Kantor Gubernur Provinsi Jambi
ARUNGNEWS.COM,JAMBI-Provinsi Jambi menghadapi tekanan fiskal serius pada tahun anggaran 2026. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diproyeksikan menyusut drastis sebesar Rp1 triliun, dari Rp4,6 triliun menjadi Rp3,6 triliun. Penyebabnya adalah hilangnya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk mengatur strategi belanja yang lebih ketat dan fokus. Pengamat kebijakan publik Jambi, Dr. Noviardi Ferzi, menilai keberhasilan penghematan akan sangat bergantung pada ketegasan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Sekda adalah penjaga utama prioritas anggaran. Kalau tegas, program yang tidak penting akan dipangkas. Tapi kalau longgar, belanja yang tidak prioritas tetap lolos dan masyarakat yang akan menanggung akibatnya,” ujarnya, Minggu (10/8).
Noviardi menekankan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Sekda memiliki peran strategis memastikan alokasi anggaran sejalan dengan kemampuan fiskal daerah dan prioritas pembangunan. Ia menilai selama ini fungsi TAPD di tingkat provinsi cenderung hanya bersifat administratif, sekadar memproses usulan OPD tanpa seleksi ketat.
“Penurunan anggaran ini seharusnya menjadi momentum memperkuat perencanaan berbasis kinerja. Setiap rupiah harus diarahkan untuk program yang memberi manfaat nyata dan multiplier effect tinggi, bukan sekadar proyek pencitraan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Sekda perlu memimpin koordinasi lintas OPD untuk menghindari tumpang tindih program. Noviardi menyarankan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program OPD, pemangkasan belanja seremonial dan perjalanan dinas, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi tanpa membebani masyarakat, serta penegakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyusunan maupun perubahan anggaran.
“Sekda harus berada di garda terdepan. Efisiensi APBD bukan sekadar slogan, tapi harus menjadi langkah nyata menjaga keberlanjutan pembangunan Jambi di tengah keterbatasan fiskal,” pungkasnya. (01)