Demo Mahasiswa di Jambi Soroti Pelanggaran HAM dan Penanganan Bencana
ARUNGNEWS.COM,JAMBI-Puluhan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Bundaran BI Telanaipura, Kota Jambi, Kamis (11/12/2025). Dalam aksinya, massa menyoroti dugaan pelanggaran HAM, pembalakan hutan, serta penanganan bencana banjir yang melanda tiga provinsi di Sumatra. Mereka menilai sejumlah oknum pengusaha diduga merugikan negara melalui aktivitas yang merusak lingkungan, sementara penanganan bencana dinilai lamban dan tidak tepat sasaran.
Aksi dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Massa datang membawa spanduk bertuliskan “#SelamatkanSumatra #SelamatkanIndonesia” dan “Bencana Bukan Main-Main”. Para mahasiswa menilai masih banyak aparatur pemerintah yang tidak peduli terhadap lingkungan, sehingga berdampak buruk pada masyarakat, ekosistem, dan keberlanjutan ekologis.
Koordinator aksi menegaskan bahwa sikap abai terhadap persoalan tersebut mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum.
“Bagaimana bencana ini bisa terjadi dan apa fungsi aparatur jika tidak peduli? Ini pelanggaran yang tidak boleh dianggap sepele,” ujarnya.
Mahasiswa juga menyoroti penanganan banjir di sejumlah wilayah Sumatra yang dinilai berjalan lamban. Mereka menuding pemerintah tidak sigap dalam respons awal, mulai dari pendataan korban hingga distribusi bantuan.
“Setiap tahun masalahnya sama, banjir berulang tetapi mitigasinya tidak jelas. Bantuan terlambat, koordinasi lemah. Pemerintah harus turun langsung, bukan hanya menunggu laporan,” seru salah satu orator.
Melalui aksi ini, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya:
1. Menindak tegas dugaan pelanggaran HAM terkait bencana yang terjadi.
2. Membentuk tim cepat tanggap bencana yang bekerja efektif selama 24 jam.
3. Memperbaiki sistem mitigasi bencana, khususnya di wilayah rawan banjir.
4. Meningkatkan transparansi anggaran penanganan bencana.
Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan dari pihak kepolisian. Mahasiswa menyatakan akan kembali turun ke jalan apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti. Mereka juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh oleh pemerintah provinsi agar peristiwa serupa tidak terus berulang di masa mendatang (ros)