Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa
ARUNGNEWS.COM,PAPUATENGAH- Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi guna menyikapi dinamika sosial yang terjadi di Distrik Kapiraya. Kegiatan tersebut berlangsung pada 11–13 Februari 2026 dan melibatkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pemerintah kabupaten terkait.
Rapat koordinasi itu diikuti unsur pemerintah dari Kabupaten Mimika, Deiyai, dan Dogiyai. Pertemuan difokuskan pada upaya menjaga stabilitas keamanan sekaligus mempercepat proses perdamaian di wilayah terdampak.
Dalam rapat tersebut, pemerintah provinsi menetapkan sejumlah langkah strategis. Pertama, penghentian sementara aktivitas ekonomi dan pertambangan rakyat di wilayah Kapiraya hingga situasi dinyatakan aman.
Kedua, penghentian sementara layanan penerbangan ke wilayah terkait untuk membatasi mobilitas yang berpotensi memicu konflik.
Ketiga, pendekatan adat dan persuasif melalui pembentukan tim penanganan konflik di masing-masing kabupaten. Tim ini bertugas membangun komunikasi dengan tokoh adat dari Suku Mee dan Suku Kamoro.
Keempat, penyelesaian persoalan tapal batas melalui dialog damai yang melibatkan para pemilik hak ulayat.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjaga situasi tetap kondusif serta mengedepankan penyelesaian secara damai.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Kapiraya untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Pemerintah hadir untuk memastikan keamanan dan mencari solusi terbaik melalui pendekatan adat dan dialog,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, aparat keamanan, serta tokoh adat menjadi kunci dalam meredam potensi konflik dan mempercepat proses rekonsiliasi di tengah masyarakat.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mengimbau masyarakat agar mengedepankan semangat persaudaraan demi terciptanya situasi yang aman dan damai di wilayah Papua Tengah.(**)