foto : ilustrasi
Oleh : Nazli
SATU tahun pertama pemerintahan selalu menjadi momentum simbolik. Ia sering dipenuhi rilis capaian, grafik pertumbuhan, dan narasi optimisme. Dalam konteks Kota Jambi, satu tahun kepemimpinan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Maulana–Diza, juga diwarnai klaim sentimen publik yang positif dan pertumbuhan ekonomi yang stabil.
Namun, pertanyaan mendasarnya bukanlah apakah ada angka yang naik, melainkan: apa makna substantif dari angka-angka tersebut bagi kualitas hidup warga kota?
Pertumbuhan ekonomi di kisaran 4 – 5 persen, inflasi yang terkendali, serta penurunan indikator kemiskinan sering dijadikan argumen legitimasi kinerja.
Secara makro, ini memang menunjukkan stabilitas. Tetapi stabilitas bukanlah sinonim dari transformasi. Dalam teori pembangunan perkotaan, pertumbuhan yang tidak disertai diversifikasi sektor dan peningkatan produktivitas berisiko menciptakan ilusi kemajuan, stabil secara statistik, tetapi rapuh secara struktural.
Pertama, perlu diuji apakah pertumbuhan tersebut berbasis pada ekspansi konsumsi jangka pendek atau pada penguatan sektor produktif yang berkelanjutan. Jika pendorong utamanya adalah belanja pemerintah dan perputaran jasa domestik, maka daya tahannya sangat bergantung pada fiskal daerah. Sebaliknya, jika ditopang oleh investasi riil, UMKM yang naik kelas, dan penciptaan lapangan kerja formal, barulah ia memiliki fondasi jangka panjang.
Kedua, narasi “sentimen publik positif” perlu dibaca secara kritis. Kepercayaan publik adalah variabel sosial yang kompleks, bukan sekadar angka survei. Tanpa metodologi yang transparan dan independen, klaim tersebut berpotensi menjadi bagian dari komunikasi politik, bukan potret obyektif. Dalam demokrasi lokal, legitimasi tidak hanya lahir dari persepsi populer, tetapi dari akuntabilitas kebijakan dan keberanian menghadapi kritik.
Ketiga, relasi harmonis antara wali kota dan wakil wali kota memang menjadi modal tata kelola. Namun harmoni internal tidak otomatis menghasilkan efektivitas eksternal. Ujian sesungguhnya ada pada konsistensi kebijakan, keberanian melakukan reformasi birokrasi, serta kemampuan mengatasi persoalan klasik kota: kualitas layanan publik, tata ruang, pengangguran muda, dan ketimpangan antarwilayah.
Satu tahun adalah fase konsolidasi, bukan garis akhir. Justru pada fase inilah arah kebijakan dapat dibaca: apakah kepemimpinan Maulana–Diza akan berorientasi pada stabilitas administratif semata, atau bergerak menuju reformasi struktural yang lebih berani? Apakah pertumbuhan ekonomi yang dicapai akan diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang merata?
Opini publik yang positif adalah modal awal, tetapi bukan jaminan keberlanjutan. Sejarah pemerintahan daerah menunjukkan bahwa legitimasi dapat menguat atau melemah tergantung pada konsistensi kinerja. Oleh karena itu, refleksi atas satu tahun kepemimpinan di Kota Jambi seharusnya tidak berhenti pada pernyataan keberhasilan, melainkan menjadi ruang evaluasi terbuka: menguji data secara komparatif, menuntut transparansi, dan memastikan bahwa setiap klaim pertumbuhan benar-benar berakar pada kepentingan warga.
Pada akhirnya, kualitas kepemimpinan tidak diukur dari seberapa rapi narasi yang dibangun, melainkan dari seberapa kuat fondasi yang ditinggalkan. Dan fondasi itu hanya dapat dibangun melalui kebijakan yang berbasis data, keberanian koreksi diri, serta komitmen pada kesejahteraan publik yang inklusif dan berkelanjutan.(**)