Paparan dari OJK Provinsi Jambi
ARUNGNEWS.COM,JAMBI- JAMBI – Permintaan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan signifikan pada awal 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lonjakan ini sebagai indikator meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan finansial dan riwayat kredit.
Berdasarkan data periode Januari hingga Maret 2026, jumlah layanan SLIK di Jambi mencapai 3.006 layanan atau tumbuh 29,51 persen secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 2.321 layanan. Peningkatan tersebut didorong oleh dua kanal layanan, yakni tatap muka (walk-in) dan daring (online). Pada triwulan pertama 2026, layanan walk-in tercatat sebanyak 1.546 layanan, sedangkan layanan online mencapai 1.460 layanan.
Sepanjang tahun 2025, total layanan SLIK di Jambi mencapai 10.877 layanan, yang terdiri dari 5.325 layanan walk-in dan 5.552 layanan online. Nenez, perwakilan OJK Provinsi Jambi, menyampaikan bahwa tren kenaikan ini mencerminkan meningkatnya literasi keuangan masyarakat, khususnya terkait pentingnya memahami informasi debitur dan kondisi keuangan pribadi.
“Masyarakat sudah mulai aware dengan kondisi keuangan mereka. Dari tahun ke tahun permintaannya meningkat. Sejak 2025 tren terus naik seiring meningkatnya pemahaman terhadap pentingnya informasi keuangan,” ujarnya saat kegiatan Silaturahmi FK-IJK Provinsi Jambi bersama media di Aston Jambi, Kamis (2/4/2026).
SLIK sendiri merupakan sistem informasi yang dikelola OJK yang memuat data riwayat kredit atau pembiayaan debitur, dan dapat diakses masyarakat baik secara langsung di kantor OJK maupun melalui layanan daring. OJKSecara tren bulanan di awal 2026, permintaan layanan sempat mencapai puncak pada Januari dengan 820 layanan walk-in dan 533 layanan online.
Sementara pada Maret, tercatat 266 layanan walk-in dan 452 layanan online, menunjukkan adanya normalisasi setelah lonjakan di awal tahun.
OJK berharap peningkatan akses layanan SLIK ini dapat mendorong terbentuknya ekosistem keuangan yang lebih sehat, di mana masyarakat lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban finansial serta terhindar dari risiko kredit bermasalah maupun aktivitas keuangan ilegal.(**)