Pulau Berhala di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)
ARUNGNEWS.COM,JAMBI- Tokoh masyarakat Jambi, Rahman, menyatakan dukungannya terhadap kerja sama pengembangan Pulau Berhala yang disepakati Pemerintah Provinsi Jambi dan Kepulauan Riau. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan persoalan mendasar, terutama akses transportasi menuju pulau tersebut.
Rahman menilai, kesepakatan yang diteken Gubernur Jambi Al Haris bersama Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad merupakan langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kawasan perbatasan. Meski demikian, tanpa dukungan konektivitas yang memadai, pengembangan Pulau Berhala dikhawatirkan tidak berjalan optimal.
“Saya mendukung MoU tersebut. Tapi problemnya adalah bagaimana koneksi ke Pulau Berhala. Wisatawan mau datang pakai apa? Apakah ada feri atau speedboat? Kecuali kalau sudah ada sea flight,” ujar Rahman
Ia menegaskan, ketersediaan moda transportasi yang aman, terjadwal, dan terjangkau menjadi kunci utama dalam menarik minat wisatawan. Tanpa itu, potensi besar yang dimiliki Pulau Berhala, mulai dari wisata bahari hingga keindahan alam, akan sulit dikembangkan secara maksimal.
Selain menyoroti persoalan akses, Rahman juga mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Jambi tidak melupakan destinasi unggulan lain yang telah memiliki reputasi kuat, yakni Candi Muaro Jambi.
Menurutnya, kawasan percandian tersebut sudah dikenal luas sebagai pusat pembelajaran agama Hindu-Buddha dan memiliki daya tarik internasional yang lebih siap untuk dikembangkan secara berkelanjutan.
“Saran saya, Pemprov juga fokus ke Candi Muaro Jambi sebagai destinasi utama. Tempat ini sudah punya rekam jejak internasional,” tambahnya.
Sebelumnya, kerja sama pengelolaan Pulau Berhala resmi ditandatangani di Tanjung Pinang pada Senin (13/4/2026). Kesepakatan tersebut mencakup pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta penguatan konektivitas dan promosi kawasan.
Pulau Berhala diproyeksikan menjadi salah satu simpul baru pertumbuhan ekonomi berbasis maritim di wilayah perbatasan. Namun, sejumlah pihak menilai keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dasar, khususnya akses transportasi yang memadai bagi wisatawan.(**)