Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa
ARUNGNEWS.COM,PAPUATENGAH- Enam gubernur dari wilayah Tanah Papua berkumpul di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, untuk membahas arah pembangunan daerah serta pelaksanaan otonomi khusus (otsus). Pertemuan ini berlangsung dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua selama dua hari, Senin hingga Selasa (11–12 Mei 2026).
Gubernur Papua Tengah, Meki Frits Nawipa, yang juga menjabat Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah percepatan pembangunan di wilayah Papua.
Menurutnya, dana otsus yang diberikan pemerintah pusat harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab memastikan anggaran tersebut berdampak nyata, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
“Kita harus memastikan dana otsus benar-benar hadir dalam bentuk pelayanan yang dirasakan masyarakat, serta mampu membuka keterisolasian wilayah yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Forum tersebut dihadiri Gubernur Papua Mathius Fakhiri, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, serta Meki Nawipa sebagai tuan rumah.
Meki menyebutkan, pelaksanaan otsus di Papua telah berjalan selama 26 tahun sejak tahun 2000. Namun, ia mengakui implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dibenahi secara bersama.
Ia juga mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto yang meningkatkan alokasi dana otsus Papua pada 2026.
Pemerintah pusat, kata dia, telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp12,69 triliun yang dibagi untuk enam provinsi di Tanah Papua.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule, menjelaskan forum tersebut turut melibatkan kementerian, lembaga, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, forum ini tidak hanya membahas kebijakan, tetapi juga memperkuat koordinasi antarpemerintah dan meningkatkan tata kelola dana otsus agar lebih transparan dan akuntabel.
Pada hari pertama, pembahasan difokuskan pada tingkat pimpinan, meliputi evaluasi implementasi otsus pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, penyusunan grand design pembangunan Papua, serta evaluasi kebijakan pembangunan daerah.
Adapun hari kedua difokuskan pada pembahasan teknis bersama perangkat daerah dari enam provinsi dan 42 kabupaten/kota, termasuk optimalisasi penggunaan dana otsus, konsistensi perencanaan dan penganggaran, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi.
Melalui forum ini, para kepala daerah berharap tercipta sinergi yang lebih kuat guna mendorong pembangunan Papua yang merata dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.(**)