foto : istimewa
Oleh: Firmansyah, S.H., M.H.Advokat/Praktisi Hukum | Founder YLBH Firman Keadilan
Prof. Yusril Ihza Mahendra adalah salah satu ahli hukum tata negara terbaik yang dimiliki Indonesia. Namun, ada posisi yang harus dibedakan, beliau sebagai akademisi dan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Sebagai akademisi atau praktisi hukum, beliau bebas menyampaikan pendapat berdasarkan keilmuan. Tetapi sebagai Menko, setiap pernyataannya membawa bobot jabatan dan dapat dipahami publik sebagai sikap pemerintah.
Hal ini menjadi penting ketika Menko Yusril menanggapi polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Beliau menyebut putusan MA telah final, menegaskan Wapres bukan pihak dalam perkara, bahkan memperkirakan gugatan di PTUN kemungkinan akan dihapus dari register perkara.
Pertanyaannya sederhana, pantaskah seorang Menko memberikan tafsir yang berpotensi meringankan persoalan hukum pejabat lain dalam pemerintahan yang sama?
Publik tentu tidak lupa bahwa Prof.Yusril pernah menjadi Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo–Gibran dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Riwayat itu tidak menghilangkan hak beliau untuk berpendapat. Namun, dalam jabatan sekarang, batas antara pendapat akademik, sikap pemerintah, dan posisi profesional masa lalu harus dijaga.
Persoalan semakin serius ketika beliau memprediksi nasib gugatan PTUN Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT. Padahal, Pasal 76 UU Nomor 5 Tahun 1986 mengatur mekanisme pencabutan gugatan, sementara kewenangan memutus perkara berada pada pengadilan.
Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 juga menegaskan larangan campur tangan pihak di luar kekuasaan kehakiman dalam urusan peradilan.
Saya tidak sedang menuduh adanya intervensi. Namun, pejabat tinggi negara harus memahami bahwa pernyataannya dapat menimbulkan persepsi tekanan terhadap proses peradilan.
Terlebih, Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 telah mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan menyatakan suket penyetaraan tersebut tidak sah. Adapun konsekuensi konstitusional terhadap jabatan Wakil Presiden merupakan persoalan yang harus ditempatkan dalam mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945, bukan disimpulkan sepihak oleh pemerintah.
Pak Yusril, hari ini adalah Menko, bukan lagi kuasa hukum pasangan Prabowo–Gibran dan bukan sekadar profesor di ruang kuliah.
Sebagai ahli berhak menafsirkan hukum. Tetapi sebagai Menko wajib menjaga etika jabatan dan menghormati independensi peradilan.
Dalam negara hukum, kekuasaan tidak boleh mendahului pengadilan, apalagi menjadi penafsir bagi kepentingannya sendiri.(**)