Yusril Ihza Mahendra
ARUNGNEWS.COM,JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memaparkan mekanisme konstitusional yang harus ditempuh apabila Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.
Yusril menjelaskan, pengunduran diri wakil presiden harus disampaikan secara tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah menerima surat tersebut, MPR dapat menggelar sidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden.
Penjelasan itu disampaikan Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Yusril, apabila permohonan pengunduran diri tersebut tidak ditolak Presiden Prabowo Subianto, proses selanjutnya akan berjalan melalui mekanisme konstitusional.
"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya," ujar Yusril.
Setelah menerima dua nama yang diajukan Presiden, MPR akan melaksanakan proses pemilihan untuk menentukan pengganti Gibran.
Yusril juga menegaskan bahwa proses pemilihan tersebut memiliki batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan konstitusi, yakni paling lambat 60 hari sejak MPR menerima surat dari Presiden.
"MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu," katanya.
Penjelasan Yusril tersebut memberikan gambaran mengenai tahapan hukum yang harus dilalui apabila terjadi pengunduran diri wakil presiden. Mulai dari penyampaian surat resmi, pemberitahuan kekosongan jabatan, pengajuan dua kandidat oleh Presiden, hingga pemilihan pengganti oleh MPR.
Dengan demikian, proses pergantian wakil presiden tidak berlangsung secara otomatis, melainkan harus melalui tahapan dan prosedur ketatanegaraan yang telah ditentukan.(**)