Firmansyah, SH.MH.
Oleh: Firmansyah, S.H., M.H.
Advokat dan Praktisi Hukum
PUTUSAN Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan SK Penyetaraan Pendidikan Gibran Rakabuming Raka membuka persoalan serius tentang keabsahan administrasi negara dan tanggung jawab penyelenggara pemilu.
Namun, satu hal harus dipahami: pembatalan keputusan administrasi tidak serta-merta membatalkan pencalonan maupun menggugurkan jabatan Wakil Presiden.
MA membatalkan SK Penyetaraan karena ditemukan ketidakcermatan dalam menilai dokumen pendidikan yang menjadi dasar penerbitannya. Persoalan ini harus dibaca melalui prinsip kecermatan dalam hukum administrasi pemerintahan, khususnya UU Nomor 30 Tahun 2014.
Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara pembatalan keputusan administrasi dan pembatalan hasil pemilu. Keduanya memiliki objek, mekanisme, dan konsekuensi hukum yang berbeda.
Karena itu, Putusan MA tersebut tidak otomatis membatalkan keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon maupun hasil Pilpres 2024. Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden pun memiliki mekanisme konstitusional tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Tetapi persoalannya tidak berhenti di sana.
Saya melihat adanya persoalan yang patut dicermati dalam konsistensi dan kecermatan administrasi KPU.
Saya pernah bertindak sebagai kuasa hukum masyarakat dalam pengaduan etik terhadap Ketua dan Anggota KPU RI terkait proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Pengaduan tersebut berkaitan dengan persoalan penerapan ketentuan pencalonan, termasuk penggunaan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sebelum perubahan melalui PKPU Nomor 23 Tahun 2023.
Dalam perkara tersebut, DKPP melalui Putusan Nomor 135, 136, 137, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023 menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU dan peringatan keras kepada anggota KPU lainnya.
Pengalaman itu membuat saya melihat persoalan dalam Putusan MA 742 K/TUN/2026 bukan sekadar persoalan dokumen pendidikan, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi kecermatan KPU dalam memverifikasi persyaratan calon.
Memang, kedua perkara tersebut berbeda objek dan konteks hukumnya. Namun, keduanya mengingatkan pada satu prinsip mendasar: penyelenggara pemilu wajib tunduk pada aturan, cermat dalam mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan administratifnya.
Jangan sampai kesalahan administrasi terus berulang, sementara kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu semakin dipertaruhkan.
Putusan MA ini juga harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kewajiban pencabutan SK oleh pejabat yang diperintahkan pengadilan. Di sisi lain, aspek etik penyelenggara pemilu perlu dikaji berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Demokrasi tidak cukup hanya mengandalkan hasil pemilu. Demokrasi juga menuntut agar setiap calon memenuhi persyaratan hukum dan setiap penyelenggara menjalankan kewenangannya secara cermat dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata tentang siapa yang diuntungkan atau dirugikan, melainkan tentang konsistensi negara dalam menegakkan hukum.
Sebab, jabatan boleh diperoleh melalui pemilu, tetapi keabsahan prosesnya tetap harus tunduk pada hukum.