YLBH Firman Keadilan Desak Polda Jambi Usut Dugaan Kelalaian Tenggelamnya anak-anak di Kolam Retensi JBC
ARUNGNEWS.COM,JAMBI- Kematian seorang anak akibat tenggelam di kolam retensi kawasan Jambi Business Center (JBC), Kota Jambi, memicu desakan agar aparat penegak hukum mengusut dugaan kelalaian pengelola kawasan tersebut.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Firman Keadilan secara resmi mengirimkan surat ke Kepolisian Daerah (Polda) Jambi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas keselamatan kolam retensi tersebut.
Permintaan itu disampaikan melalui surat kepada Kapolda Jambi melalui Direktur Reserse Kriminal Umum, Jumat (20/11/2026).
Ketua YLBH Firman Keadilan, Firmansyah, S.H., M.H., menilai terdapat sejumlah aspek keselamatan yang perlu diperiksa, terutama karena kolam retensi berada di kawasan terbuka dan mudah dijangkau masyarakat, termasuk anak-anak.
Menurutnya, kolam tersebut diduga tidak dilengkapi pagar pengaman, rambu peringatan bahaya, larangan berenang, petugas pengawas, maupun peralatan penyelamatan yang memadai.
“Kolam sedalam itu di kawasan ramai, tanpa pagar dan tanpa rambu, adalah bahaya yang semestinya bisa diperkirakan oleh pengelola. Ketika ada anak yang meninggal, patut diduga ada kealpaan, dan itu harus diusut,” kata Firmansyah.
Ia menilai peristiwa tersebut perlu ditelusuri dari aspek dugaan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Firmansyah juga mengingatkan bahwa ketentuan hukum pidana mengatur pertanggungjawaban korporasi. Dengan demikian, badan usaha yang mengelola kawasan tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan unsur pidana berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.
Di sisi lain, YLBH Firman Keadilan menyatakan menghargai pemberian santunan dari Pemerintah Kota Jambi dan pihak JBC kepada keluarga korban.
Namun, menurut Firmansyah, pemberian santunan tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya unsur pidana dalam peristiwa tersebut.
“Santunan itu bentuk kepedulian dan kami hargai. Tetapi santunan bukan penghapus kelalaian. Bahkan aturan keadilan restoratif di kepolisian tidak berlaku untuk perkara yang menyangkut nyawa orang. Proses hukum tetap harus berjalan,” ujarnya.
Dalam surat yang disampaikan kepada Polda Jambi, YLBH Firman Keadilan meminta aparat kepolisian memeriksa pengelola, pengembang, serta pejabat yang memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan kolam retensi.
Pemeriksaan juga diminta mencakup kelengkapan fasilitas keselamatan, dokumen perizinan, hingga standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan kolam.
Selain itu, YLBH Firman Keadilan meminta Polda Jambi menyampaikan perkembangan penanganan perkara agar proses hukum berjalan secara transparan.
Tidak hanya kepada kepolisian, desakan juga ditujukan kepada Pemerintah Kota Jambi. YLBH Firman Keadilan meminta pemerintah daerah segera melakukan audit keselamatan terhadap seluruh kolam retensi yang berada di wilayah Kota Jambi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa terulang, terutama di lokasi yang berpotensi dijangkau anak-anak dan masyarakat umum.
“Kami tidak ingin ada korban berikutnya. Pasang pagar, pasang rambu, sediakan alat penyelamat. Itu langkah sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa anak-anak kita,” tegas Firmansyah.
YLBH Firman Keadilan juga menyatakan kesiapannya memberikan pendampingan hukum kepada keluarga korban apabila dibutuhkan, termasuk dalam upaya hukum lanjutan berupa tuntutan ganti kerugian melalui jalur perdata.
Lembaga tersebut berharap aparat penegak hukum dapat mengusut peristiwa ini secara menyeluruh, sehingga pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (**)