Papua Tengah Bergejolak, Menteri HAM Bahas Solusi untuk Puluhan Ribu Pengungsi

MEEPAGO.COM-Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menggelar pertemuan terbatas dengan para pemangku kepentingan dari Papua Tengah untuk membahas krisis kemanusiaan akibat konflik bersenjata di wilayah Intan Jaya dan Puncak. Pertemuan berlangsung di Bali, Jumat (6/6/2025), dan dihadiri Gubernur Papua Tengah, anggota DPRD provinsi dan kabupaten, serta Bupati Intan Jaya dan Bupati Puncak.

Dalam siaran pers yang dirilis Sabtu (7/6/2025), Natalius mengungkapkan konflik yang berlangsung selama beberapa waktu terakhir telah menyebabkan puluhan korban jiwa, luka-luka, hingga orang hilang. Sebanyak 60.000 warga sipil terpaksa mengungsi ke daerah perkotaan seperti Nabire dan Timika. Dua distrik, yakni Sinak di Kabupaten Puncak dan Hitadipa di Intan Jaya, kini kosong total karena seluruh penduduknya telah meninggalkan wilayah tersebut.

“Pertemuan ini digelar agar saya bisa mendapatkan informasi langsung dari lapangan, dan memastikan penanganan yang tepat bagi para pengungsi dan wilayah terdampak konflik, khususnya di Intan Jaya dan Puncak,” ujar Natalius. “Lebih dari itu, kami ingin mendorong langkah-langkah rekonsiliatif demi perdamaian di Tanah Papua.”

Kementerian HAM, kata dia, akan segera menurunkan tim ke lokasi pengungsian untuk memastikan penanganan krisis dilakukan secara menyeluruh, termasuk menjembatani koordinasi dengan kementerian terkait di tingkat pusat.

“Kami akan mendorong pemenuhan kebutuhan pengungsi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Tidak hanya penanganan logistik, tetapi juga rekonsiliasi sosial dan pemulihan kehidupan masyarakat,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah juga mengusulkan agar pos-pos militer yang menempati gereja atau rumah-rumah klasis segera dialihkan guna menghindari keresahan warga sipil.

Selain itu, forum turut membahas konflik sosial di Kabupaten Puncak Jaya yang dipicu oleh sengketa hasil Pilkada. Menteri HAM menilai perlu adanya pendekatan rekonsiliasi berbasis adat serta percepatan pelantikan kepala daerah definitif untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

“Khusus untuk Puncak Jaya, kita menyarankan penyelesaian melalui mekanisme adat serta mempercepat pelantikan bupati definitif agar masyarakat tidak terus hidup dalam ketidakpastian,” katanya.

Beberapa agenda lain yang turut dibahas meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, serta percepatan proyek infrastruktur Trans Papua yang tertunda akibat konflik.

Natalius juga menyampaikan bahwa Kementerian HAM saat ini tengah membentuk Kelompok Kerja Papua sebagai forum permanen lintas sektor untuk membahas isu-isu hak asasi dan pembangunan di Papua secara komprehensif.

“Kami dan pemerintah daerah memiliki niat yang sama: menjadikan Papua sebagai Tanah Damai melalui rekonsiliasi dan perdamaian. Itu yang paling penting,” pungkasnya.(***)