Tito Karnavian: Pangan Lokal Lebih Sehat, Bisa Redam Inflasi Papua

Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi pada Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi pada Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Jakarta, Rabu (6/8/2025). / foto : Kemendagri

ARUNGNEWS.COM,JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah di Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan untuk mengoptimalkan pangan lokal seperti talas, ubi jalar, dan keladi sebagai langkah strategis menekan laju inflasi.

Menurut Tito, pangan lokal tak hanya lebih sehat dibanding beras, tetapi juga menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan inflasi yang terus membayangi tiga provinsi hasil pemekaran tersebut.

"Kalau bisa didorong diversifikasi pangan dengan pangan lokal, itu jauh lebih sehat dari beras. Beras itu kandungan gulanya tinggi," ujar Tito saat memimpin Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Dorongan itu disampaikan menyusul data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi tahunan (year-on-year) Juli 2025 di tiga wilayah tersebut melebihi angka inflasi nasional yang berada di level 2,37 persen. Papua Selatan tercatat memiliki inflasi tertinggi yakni 5,45 persen, disusul Papua Pegunungan 4,15 persen, dan Papua Tengah 2,89 persen.

"Angka yang ideal adalah 1,5 sampai 3,5 persen. Kalau di atas 3,5 itu berarti warning," tegasnya.

Tito menilai, setiap daerah memiliki potensi pangan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan serta menekan ketergantungan pada produk dari luar daerah. Ia juga meminta kepala daerah untuk membenahi distribusi barang agar tidak terjadi lonjakan harga akibat hambatan logistik.

Secara demografis, Papua Tengah dan Papua Pegunungan masing-masing memiliki delapan kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 1,49 juta dan 1,48 juta jiwa. Sementara Papua Selatan terdiri dari empat kabupaten dengan penduduk sekitar 549 ribu jiwa.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, Kepala BPS Amalia Adininggar, dan para kepala daerah dari tiga provinsi tersebut.(***)

 

 




Berita Terkait

Meki Nawipa Luncurkan Program Bangkit Papua Tengah, 1.000 Balita Terima Bantuan Gizi

ARUNGNEWS.COM,PAPUATENGAH-Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan meluncurkan Program Bangkit Papua Tengah pada Selasa (21...

Papua Tengah Tancap Gas Program Sekolah Seharian, Infrastruktur dan Guru Disiapkan

ARUNGNEWS.COM,PAPUATENGAH- Pemerintah Provinsi Papua Tengah mempercepat pelaksanaan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH)...

Ekspor Perdana dari Mimika, Langkah Awal Transformasi Ekonomi Maritim Papua Tengah

ARUNGNEWS.COM,MIMIKA – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi melepas ekspor perdana hasil perikanan melalui Pelab...

Tingkatkan SDM, 250 Pelajar Papua Tengah Disiapkan Masuk Sekolah Kedinasan

ARUNGNEWS.COM,PAPUATENGAH -Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengirim sebanyak 250 pelajar Orang Asli...

Juknis BOSDA 2026 Ditetapkan, Pemprov Papua Tengah Perkuat Sekolah Gratis

ARUNGNEWS.COM,PAPUATENGAH-Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan petunjuk teknis (juknis) pengelolaan Dana Bantuan ...

Audit LKPD 2025 Rampung, BPK Serahkan LHP ke DPR dan Pemprov Papua Tengah

ARUNGNEWS.COM,PAPUATENGAH- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Bada...

Ketua WASI Hadiri Sejumlah Agenda Lingkungan di Maluku Utara, Dijemput Langsung Gubernur Sherly

ARUNGNEWS.COM,MALUT-Ketua Wanita Selam Indonesia (WASI) sekaligus Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Tri Tito Karnavian...

Bahas Pembangunan Perumahan, Gubernur Malut Temui Dirjen Kementerian PUPR

ARUNGNEWS.COM,MALUT-Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Peru...

40 Ribu Rumah Tak Layak Huni di Maluku Utara Diusulkan Masuk Bantuan Sosial

ARUNGNEWS.COM,MALUT-Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyerahkan 40 ribu data rumah tidak layak huni (RTLH) dan keluarga...

Gubernur Malut Dorong Sinergi Penanggulangan Bencana Lewat Penyusunan RPBD 2025–2029

ARUNGNEWS.COM,MALUT– Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) m...