Tito Karnavian: Pangan Lokal Lebih Sehat, Bisa Redam Inflasi Papua

Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi pada Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi pada Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Jakarta, Rabu (6/8/2025). / foto : Kemendagri

ARUNGNEWS.COM,JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah di Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan untuk mengoptimalkan pangan lokal seperti talas, ubi jalar, dan keladi sebagai langkah strategis menekan laju inflasi.

Menurut Tito, pangan lokal tak hanya lebih sehat dibanding beras, tetapi juga menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan inflasi yang terus membayangi tiga provinsi hasil pemekaran tersebut.

"Kalau bisa didorong diversifikasi pangan dengan pangan lokal, itu jauh lebih sehat dari beras. Beras itu kandungan gulanya tinggi," ujar Tito saat memimpin Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Dorongan itu disampaikan menyusul data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi tahunan (year-on-year) Juli 2025 di tiga wilayah tersebut melebihi angka inflasi nasional yang berada di level 2,37 persen. Papua Selatan tercatat memiliki inflasi tertinggi yakni 5,45 persen, disusul Papua Pegunungan 4,15 persen, dan Papua Tengah 2,89 persen.

"Angka yang ideal adalah 1,5 sampai 3,5 persen. Kalau di atas 3,5 itu berarti warning," tegasnya.

Tito menilai, setiap daerah memiliki potensi pangan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan serta menekan ketergantungan pada produk dari luar daerah. Ia juga meminta kepala daerah untuk membenahi distribusi barang agar tidak terjadi lonjakan harga akibat hambatan logistik.

Secara demografis, Papua Tengah dan Papua Pegunungan masing-masing memiliki delapan kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 1,49 juta dan 1,48 juta jiwa. Sementara Papua Selatan terdiri dari empat kabupaten dengan penduduk sekitar 549 ribu jiwa.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, Kepala BPS Amalia Adininggar, dan para kepala daerah dari tiga provinsi tersebut.(***)

 

 




Berita Terkait

Aksi Baku Tembak Warnai Iring-iringan Kapolda Papua Tengah, Empat Anggota Polisi Luka

ARUNGNEWS.COM, PAPUATENGAH- Iring-iringan kendaraan Kapolda Papua Tengah menjadi sasaran tembakan orang tak dikenal (OTK...

Pemprov Papua Tengah Segera Perbaiki Jembatan Kali Harapan Nabire yang Jebol

ARUNGNEWS.COM,PAPUATENGAH-Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan segera memperbaiki Jembatan Kali Harapan yang berlokasi ...

Pelantikan KADIN Papua Tengah dan 8 Kabupaten Siap Digelar di Timika

ARUNGNEWS. COM, PAPUATENGAH-Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Papua Tengah bersiap melaksanakan pelantikan pengurus prov...

Kemendagri Dalami Sengketa Tiga Pulau di Maluku Utara yang Diklaim Raja Ampat

ARUNGNEWS.COM,MALUT- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mendalami persoalan batas wilayah terkait tiga pulau d...

Pemprov Maluku Utara Tegaskan Status Tiga Pulau, Warga Diminta Tetap Tenang

ARUNGNEWS.COM,MALUT-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara menyesalkan insiden pembakaran rumah di Pulau Sain, Kabup...

Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi 2025, Fokus Percepat Pertumbuhan dan Serap Tenaga Kerja

ARUNGNEWS.COM,JAKARTA-Pemerintah resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025 sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekon...

Ketua WASI Hadiri Sejumlah Agenda Lingkungan di Maluku Utara, Dijemput Langsung Gubernur Sherly

ARUNGNEWS.COM,MALUT-Ketua Wanita Selam Indonesia (WASI) sekaligus Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Tri Tito Karnavian...

Bahas Pembangunan Perumahan, Gubernur Malut Temui Dirjen Kementerian PUPR

ARUNGNEWS.COM,MALUT-Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Peru...

40 Ribu Rumah Tak Layak Huni di Maluku Utara Diusulkan Masuk Bantuan Sosial

ARUNGNEWS.COM,MALUT-Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyerahkan 40 ribu data rumah tidak layak huni (RTLH) dan keluarga...

Gubernur Malut Dorong Sinergi Penanggulangan Bencana Lewat Penyusunan RPBD 2025–2029

ARUNGNEWS.COM,MALUT– Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) m...