Tito Karnavian: Pangan Lokal Lebih Sehat, Bisa Redam Inflasi Papua

Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi pada Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi pada Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Jakarta, Rabu (6/8/2025). / foto : Kemendagri

ARUNGNEWS.COM,JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah di Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan untuk mengoptimalkan pangan lokal seperti talas, ubi jalar, dan keladi sebagai langkah strategis menekan laju inflasi.

Menurut Tito, pangan lokal tak hanya lebih sehat dibanding beras, tetapi juga menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan inflasi yang terus membayangi tiga provinsi hasil pemekaran tersebut.

"Kalau bisa didorong diversifikasi pangan dengan pangan lokal, itu jauh lebih sehat dari beras. Beras itu kandungan gulanya tinggi," ujar Tito saat memimpin Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Dorongan itu disampaikan menyusul data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi tahunan (year-on-year) Juli 2025 di tiga wilayah tersebut melebihi angka inflasi nasional yang berada di level 2,37 persen. Papua Selatan tercatat memiliki inflasi tertinggi yakni 5,45 persen, disusul Papua Pegunungan 4,15 persen, dan Papua Tengah 2,89 persen.

"Angka yang ideal adalah 1,5 sampai 3,5 persen. Kalau di atas 3,5 itu berarti warning," tegasnya.

Tito menilai, setiap daerah memiliki potensi pangan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan serta menekan ketergantungan pada produk dari luar daerah. Ia juga meminta kepala daerah untuk membenahi distribusi barang agar tidak terjadi lonjakan harga akibat hambatan logistik.

Secara demografis, Papua Tengah dan Papua Pegunungan masing-masing memiliki delapan kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 1,49 juta dan 1,48 juta jiwa. Sementara Papua Selatan terdiri dari empat kabupaten dengan penduduk sekitar 549 ribu jiwa.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, Kepala BPS Amalia Adininggar, dan para kepala daerah dari tiga provinsi tersebut.(***)

 

 




Berita Terkait

Tambang Emas PT Kristalin Eka Lestari Disikat! Pemerintah Cabut Izin 3.500 Hektare di Nabire

ARUNGNEWS.COM, NABIRE-Pemerintah mengambil langkah tegas dengan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Kristalin Eka ...

Dinkes Papua Tengah Gembleng 40 Tenaga Kesehatan, Layanan Primer Jadi Fokus

ARUNGNEWS.COM, NABIRE – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah memperkuat kapasitas tenaga kesehatan melalui Worksh...

Gubernur Meki Nawipa Desak OPD Papua Tengah Percepat Serapan Anggaran, Pastikan Tepat Sasaran

ARUNGNEWS.COM,NABIRE-Memasuki triwulan IV tahun anggaran 2026, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa meminta seluruh o...

Pesan Tegas Meki Nawipa di HUT GBGP: Gereja dan Pemerintah Harus Bersinergi Bangun Papua

ARUNGNEWS.COM, NABIRE-Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga ke...

Papua Reggae Festival XI Ukir Sejarah, 100 Lagu Daerah Antar Papua Tengah Raih Rekor MURI

ARUNGNEWS.COM,NABIRE-Papua Tengah menorehkan prestasi di bidang seni dan budaya melalui penyelenggaraan Papua Reggae Fes...

Kerukunan Lintas Agama Dinilai Jadi Modal Sosial Percepat Pembangunan Papua Tengah

ARUNGNEWS.COM,NABIRE-Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua Tengah menilai kerukunan antarumat beragama memiliki per...

Ketua WASI Hadiri Sejumlah Agenda Lingkungan di Maluku Utara, Dijemput Langsung Gubernur Sherly

ARUNGNEWS.COM,MALUT-Ketua Wanita Selam Indonesia (WASI) sekaligus Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Tri Tito Karnavian...

Bahas Pembangunan Perumahan, Gubernur Malut Temui Dirjen Kementerian PUPR

ARUNGNEWS.COM,MALUT-Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Peru...

40 Ribu Rumah Tak Layak Huni di Maluku Utara Diusulkan Masuk Bantuan Sosial

ARUNGNEWS.COM,MALUT-Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyerahkan 40 ribu data rumah tidak layak huni (RTLH) dan keluarga...

Gubernur Malut Dorong Sinergi Penanggulangan Bencana Lewat Penyusunan RPBD 2025–2029

ARUNGNEWS.COM,MALUT– Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) m...