Hak Terabaikan! Perangkat Desa, BPD, Guru PAUD/PAMI hingga Pegawai Syara’ Batang Hari Tak Digaji 5 Bulan, Serbu Kejati

ARUNGNEWS.COM,JAMBI- Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jambi dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Senin (6/4/2026). Aksi tersebut dipicu belum dibayarkannya gaji perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), guru PAUD/PAMI, hingga pegawai syara’ di Kabupaten Batanghari selama lima bulan.

Massa mulai berkumpul sejak pukul 10.00 WIB di depan Kantor Gubernur Jambi sebelum bergerak menuju Kejati Jambi. Mereka membawa spanduk berisi tuntutan serta menyuarakan aspirasi melalui pengeras suara.

Koordinator aksi, Syaiful, menegaskan keterlambatan pembayaran gaji tersebut telah berlangsung sejak tahun anggaran 2025 dan hingga kini belum ada kejelasan. Ia menyebut kondisi ini berdampak langsung terhadap kehidupan para pekerja.

“Sudah lima bulan gaji tidak dibayarkan, ini hak dasar kami. Kami mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan tanpa harus menunggu laporan resmi, karena persoalan ini sudah sangat jelas,” ujar Syaiful dalam orasinya.

Menurutnya, pihaknya telah berupaya mengonfirmasi ke instansi terkait seperti Badan Keuangan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Namun, jawaban yang diterima dinilai tidak memberikan kepastian.

Selain menuntut pembayaran gaji, massa juga mendesak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk penggunaan dana pinjaman yang dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam orasi, massa turut menyinggung proyek pembangunan Islamic Center yang hingga kini disebut belum rampung.
Para demonstran juga menyoroti adanya dugaan tekanan terhadap perangkat desa yang membuat mereka enggan bersuara. Kondisi tersebut dinilai memperparah situasi di tengah belum terpenuhinya hak-hak mereka.

Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat kepolisian dan berjalan relatif kondusif, meski sempat menyebabkan perlambatan arus lalu lintas di sekitar lokasi.

Melalui aksi ini, massa berharap Kejati Jambi segera memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan serta mendorong penyelesaian pembayaran gaji yang tertunda. Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait masih menjadwalkan audiensi dengan perwakilan massa guna menindaklanjuti tuntutan tersebut.(**)