ARUNGNEWS.COM,MALUT-Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Bella Hotel, Ternate, Jumat (25/7/2025). Kegiatan yang dibuka langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, ini menjadi forum strategis untuk merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan secara inklusif dan berkelanjutan.
Kepala Bappeda Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, dalam laporannya menyampaikan bahwa RPJMD merupakan dokumen penting yang menjadi dasar dalam menyusun arah pembangunan daerah. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program pembangunan daerah yang akan dijalankan selama periode 2025–2029. Ia menyebut, visi pembangunan yang diusung adalah “Menjaga Keberagaman dan Pemerataan Pembangunan, Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan,” yang mencerminkan arah kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah telah merumuskan enam misi utama yang dijabarkan dalam enam tujuan, 16 sasaran, delapan indikator tujuan, dan 128 indikator sasaran. Seluruh misi ini akan diimplementasikan melalui berbagai program kerja dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Beberapa program prioritas yang menjadi fokus Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe antara lain pembangunan rumah sakit berkualitas, penyediaan makanan bergizi bagi siswa, ibu hamil, dan balita, serta pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah juga menetapkan kebijakan pendidikan gratis untuk jenjang SMA/SMK dan beasiswa ke perguruan tinggi, pembangunan akses jalan tani dan alat tangkap nelayan, penguatan ketahanan pangan, pengendalian harga bahan pokok, hingga pembangunan rumah layak huni, penyediaan air bersih, listrik, serta konektivitas antarwilayah.
Sarmin menegaskan bahwa RPJMD ini disusun tidak hanya untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional. Menurutnya, pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan merupakan kunci dalam mengurangi kesenjangan antara wilayah barat dan timur Indonesia, serta bagian penting dari upaya menyukseskan agenda Indonesia Emas 2045.
Musrenbang RPJMD 2025–2029 melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah pusat, DPRD, Forkopimda, instansi vertikal, pelaku usaha, hingga organisasi kemasyarakatan dan komunitas lokal. Forum ini diharapkan menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam penutup sambutannya, Sarmin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses perencanaan ini dan menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan kegiatan.(***)