Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi pada Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Jakarta, Rabu (6/8/2025).
ARUNGNEWS.COM,JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah di Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan untuk mengoptimalkan pangan lokal seperti talas, ubi jalar, dan keladi sebagai langkah strategis menekan laju inflasi.
Menurut Tito, pangan lokal tak hanya lebih sehat dibanding beras, tetapi juga menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan inflasi yang terus membayangi tiga provinsi hasil pemekaran tersebut.
"Kalau bisa didorong diversifikasi pangan dengan pangan lokal, itu jauh lebih sehat dari beras. Beras itu kandungan gulanya tinggi," ujar Tito saat memimpin Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Dorongan itu disampaikan menyusul data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi tahunan (year-on-year) Juli 2025 di tiga wilayah tersebut melebihi angka inflasi nasional yang berada di level 2,37 persen. Papua Selatan tercatat memiliki inflasi tertinggi yakni 5,45 persen, disusul Papua Pegunungan 4,15 persen, dan Papua Tengah 2,89 persen.
"Angka yang ideal adalah 1,5 sampai 3,5 persen. Kalau di atas 3,5 itu berarti warning," tegasnya.
Tito menilai, setiap daerah memiliki potensi pangan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan serta menekan ketergantungan pada produk dari luar daerah. Ia juga meminta kepala daerah untuk membenahi distribusi barang agar tidak terjadi lonjakan harga akibat hambatan logistik.
Secara demografis, Papua Tengah dan Papua Pegunungan masing-masing memiliki delapan kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 1,49 juta dan 1,48 juta jiwa. Sementara Papua Selatan terdiri dari empat kabupaten dengan penduduk sekitar 549 ribu jiwa.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, Kepala BPS Amalia Adininggar, dan para kepala daerah dari tiga provinsi tersebut.(***)