Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos
ARUNGNEWS.COM,MALUT- Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menjajaki kerja sama strategis dengan Badan Bank Tanah untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah-tanah tidur di wilayahnya. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mendorong hilirisasi sektor pertanian, khususnya komoditas kelapa yang dijuluki “emas hijau” Maluku Utara.
Pertemuan antara Gubernur Sherly dan jajaran Badan Bank Tanah berlangsung di Kantor Bank Tanah, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025). Dalam kesempatan itu, Sherly mengungkapkan, terdapat sekitar 200.000 hektare areal penggunaan lain (APL) yang berpotensi diberi status hak guna usaha (HGU) guna mendukung pengembangan industri kelapa di Maluku Utara.
“Semua potensi lahan bisa dimanfaatkan untuk tanaman kelapa. Dengan dukungan Badan Bank Tanah, tanah tidur bisa dioptimalkan untuk memperkuat industri hilirisasi kelapa yang sedang tumbuh di Maluku Utara,” ujar Sherly.
Menurutnya, optimalisasi lahan tersebut tidak hanya mendorong sektor pertanian, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan petani serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, ia berharap kerja sama ini turut mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
“Kami membutuhkan sekitar 200 hektare lahan untuk pembangunan infrastruktur dasar agar Sofifi benar-benar menjadi ibu kota yang layak,” tambahnya.
Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menegaskan, lahan milik Badan Bank Tanah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan pembangunan nasional.
“Kami siap berkoordinasi dengan Pemprov Maluku Utara dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun fondasi ekonomi berkelanjutan,” kata Hakiki.
Badan Bank Tanah saat ini memiliki hak pengelolaan (HPL) seluas 3.890 hektare di Halmahera Selatan yang rencananya akan dikembangkan untuk sektor agromaritim dan kelapa dalam.
Sementara itu, Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah, Perdananto Aribowo, menjelaskan bahwa kolaborasi antara Pemprov Malut dan Badan Bank Tanah akan diformalkan dalam nota kesepahaman (MoU).
“Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara melalui pengelolaan tanah yang produktif, adil, dan berkelanjutan,” ujar Perdananto.
Sherly menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari komitmennya untuk menjadikan sektor pertanian, terutama kelapa, sebagai penopang ekonomi baru Maluku Utara di luar pertambangan.(**)