Gabungan Koalisi Anak Bangsa Gelar Demo di Kantor Walikota Jambi
ARUNGNEWS.COM,JAMBI- Sejumlah persoalan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi kembali menjadi perhatian publik. Gabungan Koalisi Anak Bangsa menyampaikan berbagai tuntutan dan mendesak adanya langkah konkret serta pertanggungjawaban dari pimpinan daerah atas sejumlah isu yang dinilai merugikan masyarakat.
Salah satu yang disorot ialah kondisi bangunan yang sebelumnya diperuntukkan sebagai gedung Bank 9 Jambi. Proyek tersebut dibangun menggunakan anggaran negara lebih dari Rp9 miliar, namun dinilai tidak dapat difungsikan sebagaimana rencana awal.
Koalisi menilai kondisi itu mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengawasan, serta berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah. Mereka meminta pertanggungjawaban dilakukan secara administratif, politik, maupun hukum secara terbuka dan transparan.
Selain proyek fisik, pelayanan publik turut menjadi perhatian. Salah satu orator aksi, Jhon Herman, menyebut respons pemerintah terhadap berbagai keluhan warga masih belum maksimal. Ia mengatakan pihaknya telah berulang kali menyampaikan proposal dan surat terkait persoalan yang dihadapi masyarakat di kawasan Danau Sipin.
Menurutnya, persoalan di kawasan tersebut telah berlangsung bertahun-tahun, mulai dari banjir, pengelolaan sampah, hingga keterbatasan infrastruktur pendukung di sekitar danau. “Masalah ini sudah lama kami sampaikan, tetapi belum ada penyelesaian yang nyata,” ujarnya.
Aspek perizinan dan tata ruang juga menjadi sorotan. Bangunan restoran Gudhas dan Helen’s Playmart disebut tidak sesuai dengan ketentuan perizinan dan aturan tata ruang. Dugaan pelanggaran tersebut dinilai dapat mencederai prinsip kepastian hukum, merugikan pelaku usaha lain, serta mengganggu keteraturan tata kota.
Koalisi mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas agar seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai regulasi.
Desakan turut diarahkan kepada Wali Kota Jambi, Maulana, agar mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi. Kepala dinas tersebut dinilai belum menjalankan tugas secara profesional, efektif, dan akuntabel, sehingga berdampak pada pelayanan publik serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.
Selain itu, koalisi meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap anggaran perjalanan dinas Kepala Dinas Pariwisata Kota Jambi periode 2020–2025. Pengelolaan aset daerah, khususnya penggunaan kendaraan dinas roda empat oleh pejabat eselon IV yang dinilai tidak sesuai prinsip tertib administrasi, juga diminta untuk diperiksa. Audit dianggap penting guna memastikan tidak terjadi penyimpangan maupun pemborosan anggaran.
Isu lain yang turut mencuat ialah pengadaan bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan Pemkot Jambi. Aparat penegak hukum didesak mengusut dugaan keterlibatan perusahaan minyak yang disebut memiliki keterkaitan dengan wali kota. Penegakan hukum yang objektif dan transparan dinilai penting untuk menjaga integritas pemerintahan serta mencegah konflik kepentingan.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik atas berbagai persoalan tersebut, muncul pula desakan agar wali kota mempertimbangkan pengunduran diri apabila dinilai tidak lagi mampu menjalankan amanah masyarakat dan merealisasikan visi pembangunan yang telah dijanjikan.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kota Jambi terkait sejumlah tuntutan yang disampaikan tersebut.(ros)