Gubernur Sherly Pimpin Rapat TPID, Tekankan Langkah Nyata Kendalikan Inflasi Jelang Ramadhan

ARUNGNEWS.COM,MALUT- Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Maluku Utara, Jumat (13/2/2026).Dalam rapat tersebut, Gubernur menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus berorientasi pada hasil konkret yang dirasakan langsung masyarakat, terutama menjelang Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Berdasarkan data Januari–Februari 2026, Maluku Utara mencatat inflasi sebesar 1,48 persen dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 8,79 persen. Angka itu menempatkan Maluku Utara sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi secara nasional.

Kenaikan harga terutama dipicu oleh komoditas ikan segar, bawang merah, daging ayam, dan telur ayam ras akibat cuaca ekstrem serta ketergantungan pasokan dari luar daerah.“Inflasi bukan sekadar angka, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat. Saya minta seluruh OPD tidak hanya menjalankan rutinitas, melainkan menghadirkan solusi cepat untuk menjaga stabilitas harga,” ujar Sherly.

Untuk mengantisipasi dampak cuaca terhadap pasokan ikan, Pemprov Malut mengoptimalkan fasilitas cold storage berkapasitas 100 ton dan menambah kapasitas 100 ton pada tahun ini. Gubernur juga melarang distribusi stok ikan ke luar daerah saat musim ombak guna menjaga ketersediaan di pasar lokal.

Di sektor pertanian dan peternakan, Dinas Pertanian diminta mengaktifkan kembali sentra bawang merah di Topo, Kota Tidore. Selain itu, rencana pembangunan pabrik peternakan di Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Halmahera Timur terus didorong untuk memperkuat kemandirian produksi daging ayam dan telur.

Pemerintah daerah juga menargetkan pembangunan 30 titik Kampung Nelayan Merah Putih serta penambahan kuota BBM melalui SPBUN guna menekan biaya operasional nelayan.Menyambut Ramadhan, Pemprov Malut bersinergi dengan Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara dan Badan Pangan Nasional melalui sejumlah program stabilisasi harga. Di antaranya Gerakan Pangan Murah (GPM) terintegrasi dengan paket bahan pokok senilai Rp200 ribu yang dijual Rp50 ribu selama Safari Ramadhan.

Selain itu, Kios Sigap Pangan akan digelar minimal delapan kali dalam sebulan untuk menjaga keseimbangan harga di pasar utama. Pemerintah juga menyiapkan subsidi ongkos angkut menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Handi Susila, merekomendasikan perluasan GPM ke 10 kabupaten/kota serta pengawasan distribusi bahan pokok dan energi bersama Tim Saber Pangan.Menutup arahannya, Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi seluruh kepala daerah di Maluku Utara dalam menjaga stabilitas harga. Ia berharap dengan cuaca yang mulai membaik dan stok pangan yang terjaga, masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau.Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, serta anggota TPID dan TP2DD.(**)