Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem saat menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna DPRA terkait persetujuan KUA-PPAS 2026, Jumat (14/11/2025).
ARUNGNEWS.COM,ACEH- Pemerintah Aceh resmi memulai langkah strategis dalam mereformasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui peluncuran Aceh Corporate University (Aceh Corpu). Kebijakan ini ditetapkan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, melalui Keputusan Gubernur Nomor 800.1.4/212/2026 sebagai upaya menciptakan birokrasi berkelas dunia (world class bureaucracy).
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh, Marthunis, ST, DEA, menjelaskan bahwa Aceh Corpu merupakan sistem pembelajaran terintegrasi yang dirancang untuk memastikan ASN memiliki kompetensi yang relevan, profesional, dan berintegritas. Langkah ini menjadi krusial dalam mendukung percepatan pembangunan daerah serta mencapai target Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025–2029.
Berbeda dengan sistem pelatihan konvensional, Aceh Corpu menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif. Marthunis menyebutkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) kini diposisikan sebagai pusat pembelajaran. Sistem ini menggabungkan pembelajaran formal dengan metode sosial seperti coaching dan mentoring, hingga pembelajaran berbasis pengalaman melalui magang dan kerja tim.
Secara struktural, implementasi Aceh Corpu mengacu pada Pedoman Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 306 Tahun 2024. Gubernur Aceh bertindak sebagai Ketua Dewan Pengarah Pembelajaran dengan dukungan Wali Nanggroe sebagai penasihat. Sementara itu, Kepala BPSDM Aceh menjabat sebagai Chief Learning Officer (CLO) yang bertugas mengoordinasikan pengembangan kompetensi di seluruh instansi.
Marthunis menambahkan, kehadiran Aceh Corpu juga bertujuan untuk meruntuhkan ego sektoral atau sekat kerja antarinstansi. Melalui pendekatan Whole of Government, diharapkan tercipta budaya kerja kolaboratif untuk menangani berbagai isu strategis di Aceh secara terpadu, mulai dari pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, hingga percepatan digitalisasi dan investasi.(**)