Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Bergerak Menuju DPRD Provinsi Jambi, Senin (6/4/2026)
ARUNGNEWS.COM,JAMBI – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi, Senin (6/4/2026). Aksi ini menjadi sorotan setelah demonstran secara terbuka mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan proyek pembangunan Islamic Center di Kabupaten Batanghari.
Dalam orasinya, Muhammad Nuh menyampaikan kritik keras terhadap proyek yang disebut menelan anggaran puluhan miliar rupiah dari dana pinjaman daerah. Ia menilai, hingga kini progres pembangunan tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang telah digelontorkan.
“Faktanya di lapangan, bangunan itu baru sebatas tiang dan atap. Sementara anggaran sudah puluhan miliar. Ini patut dipertanyakan secara serius,” tegasnya di hadapan massa.
Menurutnya, proyek yang mulai berjalan sejak 2022 dan dilanjutkan dengan pembebasan lahan pada 2023 itu hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti. Kondisi tersebut, kata dia, memunculkan dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Tak hanya menyoroti proyek fisik, massa juga mengangkat persoalan lain yang dinilai membebani masyarakat, seperti tunggakan pembayaran kepada kontraktor serta gaji perangkat desa yang belum diselesaikan oleh pemerintah daerah.
Muhammad Nuh mengungkapkan, pihaknya telah melaporkan dugaan tersebut sejak 2023 kepada aparat penegak hukum, termasuk menyerahkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun hingga kini, ia menilai belum ada kejelasan tindak lanjut.
“Laporan sudah kami sampaikan lengkap dengan dokumen pendukung, tetapi belum ada kepastian hukum. Ini yang kami pertanyakan,” ujarnya.
Dalam aksi itu, massa juga menyoroti kinerja aparat penegak hukum yang dinilai belum maksimal dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Mereka mendesak Kejati Jambi untuk bersikap transparan dan independen dalam menangani perkara tersebut.
Selain itu, tudingan dugaan intimidasi terhadap perangkat desa di Kabupaten Batanghari turut mencuat. Massa menilai ada tekanan yang dilakukan melalui pemeriksaan intensif yang melibatkan aparat, sehingga menimbulkan ketakutan di tingkat desa.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berjalan relatif tertib. Massa menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum, bahkan membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.(**)