Foto : ilustrasi

HIBAH ASET PEMPROV JAMBI: POLDA MASIH PENJAJAKAN, GUBERNUR WAJIB KAJI ULANG

Posted on 2026-11-20 09:36:19 dibaca 111 kali

Oleh: Firmansyah, S.H., M.H., Praktisi Hukum dan Founder YLBH Firman Keadilan

RENCANA hibah tanah dan bangunan Dinas Sosial Provinsi Jambi di Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Thehok, kepada Polda Jambi perlu dikaji ulang. Gubernur Jambi jangan terburu-buru mengalihkan aset daerah yang dibeli dan dipelihara menggunakan uang rakyat.

Dalam surat Nomor B/102/XI/HUK.4./2026/Bidhumas tertanggal 19 November 2026, Polda Jambi menyatakan bahwa rencana hibah tersebut masih dalam tahap pembicaraan dan perencanaan bersama Pemprov Jambi. Artinya, belum ada keputusan final. Ini menjadi kesempatan bagi Gubernur untuk mengevaluasi rencana tersebut secara terbuka.

Kami mempertanyakan apa urgensi hibah itu, bagaimana keberlanjutan pelayanan sosial di lokasi tersebut, dan apakah sudah tersedia kajian serta penilaian atas aset yang akan dialihkan.

Mengacu pada PP Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020 serta ketentuan pengelolaan barang milik daerah, pemindahtanganan tanah dan bangunan melalui hibah wajib memenuhi persyaratan hukum, termasuk persetujuan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.

Persoalannya bukan semata-mata siapa penerima hibah, melainkan apakah pengalihan aset tersebut benar-benar diperlukan dan memberikan manfaat bagi kepentingan publik.

Kami juga menyoroti hibah aset Pemprov Jambi kepada Kejaksaan Tinggi Jambi sebelumnya. Hingga kini, informasi mengenai proses dan mekanisme hibah tersebut belum kami peroleh. Kejati Jambi meminta YLBH Firman Keadilan melengkapi dokumen legal standing, dan akan kami penuhi. Setelah itu, kami berharap tidak ada lagi hambatan untuk memperoleh informasi yang menjadi hak publik.

Lebih disayangkan, Pemprov Jambi dan DPRD Provinsi Jambi juga belum merespons surat permohonan informasi yang kami sampaikan. Padahal, keterbukaan informasi merupakan kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.

Jika tidak ada tanggapan, YLBH Firman Keadilan akan menempuh mekanisme keberatan kepada atasan PPID, mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jambi, serta melaporkan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman sesuai kewenangannya.

Kami tidak sedang menghambat kerja sama antarlembaga atau mendiskreditkan institusi mana pun. Kami hanya mengingatkan bahwa pengelolaan aset daerah harus tunduk pada hukum, transparansi, dan kepentingan masyarakat.

Gubernur harus ingat, aset daerah bukan milik pribadi pejabat. Gubernur hanya diberi kewenangan untuk mengelolanya, bukan kebebasan untuk mengalihkannya tanpa pertanggungjawaban.

Jangan sampai aset yang dibangun dari uang rakyat berpindah tangan, sementara rakyat justru tidak pernah diberi penjelasan.

Aset rakyat wajib dijaga untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar dipindahkan dari satu institusi ke institusi lainnya.(**)

Copyright 2025 Arungnews.com

Alamat: Jalan Batu Ceper II, No.5, Gambir, Jakarta Pusat

Telpon: PT Arung Samudra Multimedia, Telpon; 081366277488

E-Mail: admin@arungnews.com