HIBAH ASET PEMPROV JAMBI: POLDA MASIH PENJAJAKAN, GUBERNUR WAJIB KAJI ULANG

Foto : ilustrasi
Foto : ilustrasi

Oleh: Firmansyah, S.H., M.H., Praktisi Hukum dan Founder YLBH Firman Keadilan

RENCANA hibah tanah dan bangunan Dinas Sosial Provinsi Jambi di Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Thehok, kepada Polda Jambi perlu dikaji ulang. Gubernur Jambi jangan terburu-buru mengalihkan aset daerah yang dibeli dan dipelihara menggunakan uang rakyat.

Dalam surat Nomor B/102/XI/HUK.4./2026/Bidhumas tertanggal 19 November 2026, Polda Jambi menyatakan bahwa rencana hibah tersebut masih dalam tahap pembicaraan dan perencanaan bersama Pemprov Jambi. Artinya, belum ada keputusan final. Ini menjadi kesempatan bagi Gubernur untuk mengevaluasi rencana tersebut secara terbuka.

Kami mempertanyakan apa urgensi hibah itu, bagaimana keberlanjutan pelayanan sosial di lokasi tersebut, dan apakah sudah tersedia kajian serta penilaian atas aset yang akan dialihkan.

Mengacu pada PP Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020 serta ketentuan pengelolaan barang milik daerah, pemindahtanganan tanah dan bangunan melalui hibah wajib memenuhi persyaratan hukum, termasuk persetujuan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.

Persoalannya bukan semata-mata siapa penerima hibah, melainkan apakah pengalihan aset tersebut benar-benar diperlukan dan memberikan manfaat bagi kepentingan publik.

Kami juga menyoroti hibah aset Pemprov Jambi kepada Kejaksaan Tinggi Jambi sebelumnya. Hingga kini, informasi mengenai proses dan mekanisme hibah tersebut belum kami peroleh. Kejati Jambi meminta YLBH Firman Keadilan melengkapi dokumen legal standing, dan akan kami penuhi. Setelah itu, kami berharap tidak ada lagi hambatan untuk memperoleh informasi yang menjadi hak publik.

Lebih disayangkan, Pemprov Jambi dan DPRD Provinsi Jambi juga belum merespons surat permohonan informasi yang kami sampaikan. Padahal, keterbukaan informasi merupakan kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.

Jika tidak ada tanggapan, YLBH Firman Keadilan akan menempuh mekanisme keberatan kepada atasan PPID, mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jambi, serta melaporkan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman sesuai kewenangannya.

Kami tidak sedang menghambat kerja sama antarlembaga atau mendiskreditkan institusi mana pun. Kami hanya mengingatkan bahwa pengelolaan aset daerah harus tunduk pada hukum, transparansi, dan kepentingan masyarakat.

Gubernur harus ingat, aset daerah bukan milik pribadi pejabat. Gubernur hanya diberi kewenangan untuk mengelolanya, bukan kebebasan untuk mengalihkannya tanpa pertanggungjawaban.

Jangan sampai aset yang dibangun dari uang rakyat berpindah tangan, sementara rakyat justru tidak pernah diberi penjelasan.

Aset rakyat wajib dijaga untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar dipindahkan dari satu institusi ke institusi lainnya.(**)




Berita Terkait

Anak Tewas di Kolam Retensi JBC, YLBH Firman Keadilan Desak Polda Jambi Usut Dugaan Kelalaian

ARUNGNEWS.COM,JAMBI- Kematian seorang anak akibat tenggelam di kolam retensi kawasan Jambi Business Center (JBC), Kota J...

Polda Akui Hibah Gedung Dinsos Masih Penjajakan, YLBH Firman Keadilan Desak Gubernur Jambi Kaji Ulang

ARUNGNEWS.COM,JAMBI-Rencana hibah tanah dan bangunan milik Dinas Sosial Provinsi Jambi yang berlokasi di Jalan Jenderal ...

KOLAM MAUT DI JBC: PEMILIK KAWASAN TIDAK BOLEH CUCI TANGAN

Oleh: Firmansyah, S.H., M.H., Advokat; Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Firman Keadilan. SEORANG anak berusia 8 tahu...

MUNDUR BUKAN PINTU DARURAT: PEJABAT NEGARA TETAP HARUS BERTANGGUNG JAWAB

Oleh: Firmansyah, S.H., M.H.Advokat; Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Firman Keadilan PENGUNDURAN diri Wakil ...

Mundur, Gibran Tetap Berhak atas Pensiun dan Fasilitas Mantan Wapres?

Oleh: Firmansyah, S.H., M.H. Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis, 12 Novembe...

PUTUSAN MA 742 K/TUN/2026: SK DIBATALKAN, JABATAN WAPRES OTOMATIS GUGUR?

Oleh: Firmansyah, S.H., M.H.Advokat dan Praktisi Hukum PUTUSAN Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan SK ...

MEMILAH POSISI MENKO DENGAN AHLI TATA NEGARA

Oleh: Firmansyah, S.H., M.H.Advokat/Praktisi Hukum | Founder YLBH Firman Keadilan Prof. Yusril Ihza Mahendra adalah sal...

Siapa Pemilik Unbari?

Oleh: Firmansyah, S.H., M.H., Advokat, Founder YLBH Firman Keadilan UNIVERSITAS Batanghari (Unbari) sejatinya tidak per...

Buka Blokir Bukan Akhir Zona Merah Harus Diputus Pengadilan

Oleh: Firmansyah, S.H., M.H. Founder YLBH Firman Keadilan KESEPAKATAN Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI untuk memb...

Yang Rusak Pagar, yang Dibiarkan Rusak Udara Jambi

Oleh: Firmansyah, Ketua YLBH Firman Keadilan AKSI mahasiswa di Kantor Gubernur Jambi pada Kamis (8/10/2026) menyisakan ...