Gubernur Papua Tengah Temui Pencaker Kode R, Minta Ikuti Prosedur Penyelesaian

ARUNGNEWS.COM-Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, didampingi Wakil Gubernur Deinas Geley dan Pj Sekda Silwanus Sumule, menemui para pencari kerja (pencaker) yang tidak lolos seleksi CPNS Formasi 2024 kode R. Pertemuan berlangsung di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (14/7/2025).

Dalam pertemuan itu, Gubernur Nawipa meminta para pencaker menyampaikan aspirasi mereka melalui jalur resmi dengan menyurati DPRP Papua Tengah. Ia menjelaskan, DPRP nantinya akan memanggil Pemerintah Provinsi dan BKPSDM untuk menggelar audiensi, sekaligus membentuk panitia khusus (pansus) yang akan membawa persoalan tersebut ke Kemenpan RB.

“Gubernur tidak punya hak mengeluarkan SK. Pegawai negeri itu urusan Menpan RB dan BKN. Saya minta pencaker mengikuti prosedur ini,” tegas Nawipa.

Gubernur juga mengimbau agar setiap penyampaian aspirasi dilakukan secara bermartabat dan tidak merendahkan wibawa pemerintah. Ia menekankan pentingnya menjaga etika, khususnya sebagai orang asli Papua.

“Kita ini anak negeri yang terdidik. Jangan demo seperti ini. Datanglah secara terhormat ke DPRP, nanti DPRP yang menjadwalkan dengar pendapat dengan pemerintah provinsi dan pihak terkait, sampai ke kementerian dan BKN pusat,” katanya.

Sebelumnya, para pencaker menggelar aksi damai dengan tuntutan utama agar formasi CPNS, PPPK, dan tenaga kontrak di Papua Tengah lebih mengutamakan orang asli Papua (OAP). Mereka menilai selama ini banyak formasi justru diisi oleh non-OAP, mengabaikan potensi anak daerah.

Mereka juga mendesak agar penggunaan "kode R" sebagai penanda prioritas OAP dalam seleksi CPNS benar-benar diterapkan sesuai edaran gubernur. Berdasarkan regulasi daerah, 90 persen formasi seharusnya diberikan kepada masyarakat asli Papua Tengah.

Selain itu, mereka meminta BKPSDM dan gubernur mengakomodasi semua pencaker berkode R dalam seleksi mendatang. Menurut mereka, jumlah ASN di Papua Tengah masih minim, sehingga penting memberi peluang lebih luas bagi putra-putri daerah.

Tim peduli CASN turut berharap agar kebijakan Kemenpan RB dapat menyesuaikan dengan kondisi kekhususan Papua, termasuk mendengar aspirasi rakyat Papua secara lebih komprehensif.(**)