Gubernur Sherly Dorong Transformasi Digital, Fokus Hapus Blank Spot di Maluku Utara

ARUNGNEWS.COM,MALUT-Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital di wilayahnya. Hal ini disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang digelar di Bela Hotel Ternate, Jumat (25/7/2025).

Sherly menyampaikan bahwa transformasi digital menjadi salah satu prioritas utama dalam kepemimpinannya. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menjalin kerja sama strategis dengan sejumlah pihak, seperti Telkomsat, Telkomsel, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI.

“Tadi malam saya sudah tandatangani MoU dengan Telkomsat, bulan lalu dengan Telkomsel, dan sebelumnya kami sudah bertemu Menteri Komdigi. Ini semua bagian dari prioritas infrastruktur digital yang kita dorong,” ujar Sherly.

Berdasarkan data terkini, dari total 412 Base Transceiver Station (BTS) yang ada di Maluku Utara, sebanyak 137 titik masih mengalami blank spot atau tidak memiliki jaringan sama sekali. Sementara itu, 275 BTS lainnya hanya memiliki kapasitas jaringan sebesar 2 Mbps, yang dinilai tidak memadai untuk menunjang kebutuhan transformasi digital.

Gubernur menjelaskan bahwa sejak Januari 2025, Komdigi telah memberikan kontrak kepada Telkomsat untuk melakukan peningkatan kapasitas 275 BTS menjadi 8 Mbps. Namun, hingga kini program tersebut belum berjalan karena anggaran dari Kementerian Keuangan belum dicairkan.

“Pemprov Malut sudah mengirimkan surat resmi ke Menteri Komdigi pada 10 Juli 2025 untuk menegaskan urgensi peningkatan kapasitas jaringan ini,” ujarnya.

Informasi terakhir yang diterima dari Telkomsat dan Komdigi menyebutkan bahwa proses aktivasi peningkatan kapasitas jaringan tersebut kemungkinan bisa dimulai pada Agustus 2025, jika tidak ada kendala teknis dan administratif.

Lebih lanjut, Sherly juga berharap agar 137 titik blank spot yang tersisa bisa segera mendapatkan alokasi anggaran. Menurutnya, pemerataan akses internet sangat penting untuk mendorong kemajuan sektor pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi digital.

“Transformasi digital tidak bisa dilakukan tanpa internet yang stabil dan cepat. Ini mutlak dibutuhkan untuk menunjang layanan publik dan daya saing daerah,” tegasnya.(***)