Kominfo Jangan Gegabah Menanggapi Isu, Publik Butuh Informasi yang Jelas

Oleh: Firmansyah, S.H., M.H. – Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan Publik

ARUNGNEWS.COM,JAMBI-Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai corong informasi pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang akurat, kredibel, dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, kehati-hatian dan ketepatan dalam merespons isu publik sangat penting, apalagi menyangkut pejabat pemerintah dan institusi penegak hukum.

BACA JUGA:Tanggapi Klarifikasi Gubernur Soal Video Tidur, Firmansyah: Seharusnya Tak Perlu Ditanggapi, Bisa Picu Polemik Baru

Belakangan ini, publik dihebohkan dengan dua isu yang menyita perhatian. pertama, pemeriksaan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). kedua, video viral Gubernur Jambi yang tampak tertidur saat mengikuti acara resmi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kominfo Pemprov Jambi, Ariansyah, secara tegas menyatakan bahwa informasi mengenai pemanggilan pejabat Jambi oleh KPK adalah hoaks. Menurutnya, para pejabat tersebut sedang mengikuti rapat koordinasi (rakor) seluruh daerah di Pulau Sumatera.

Namun, berdasarkan informasi yang beredar luas di masyarakat dan media, sejumlah pejabat seperti Sekda Provinsi Jambi, Kadis PUPR, Kabid Cipta Karya, hingga konsultan pengawas proyek, memang dikabarkan tengah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. Pemeriksaan tersebut disebut-sebut berkaitan dengan proyek-proyek multiyears bernilai fantastis yang dibiayai APBD.Bahkan ada vidio Sekda menyatakan memang ke KPK diundang untuk memberikan klarifikasi, "diundang bukan dipanggil" kata Sudirman Sekda Prov Jambi dalam sebuah vidio yang beredar tersebut.

Jika benar sejumlah pejabat hadir di KPK untuk klarifikasi, maka bantahan Diskominfo ini justru menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Dalam konteks inilah, Diskominfo semestinya perlu kehati-hatian dalam memberikan informasi, tidak buru-buru melabeli suatu informasi sebagai hoaks, tanpa didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Begitu pula dengan isu Gubernur Jambi yang tertidur di sebuah acara. Hal semacam itu sebetulnya adalah hal manusiawi dan tidak perlu dibesar-besarkan, apalagi sampai dijadikan bahan klarifikasi resmi dari pemerintah. Banyak berita yang lebih penting dan viral yang selama ini beredar di Jambi tak ditanggapi oleh Diskominfo. Justru sebaiknya Diskominfo menanggapi pada isu-isu remeh temeh.Seharusnya strategis yang menyangkut kepentingan publik, yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat karena Fungsi utama Diskominfo bukanlah menjadi jubir pribadi kepala daerah, tetapi sebagai penjaga arus informasi pemerintah yang transparan, akurat, dan bisa dipercaya. Kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi publiknya. Maka dari itu, sudah semestinya Diskominfo menjaga integritas informasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas.

Dalam situasi seperti ini, masyarakat berharap pemerintah daerah, khususnya melalui Diskominfo, dapat menyampaikan informasi yang utuh, jujur, dan sesuai dengan fakta. Bukan sebaliknya, menutup-nutupi atau bahkan membantah tanpa dasar yang kuat. Karena ketika kepercayaan publik luntur, maka setiap pernyataan resmi pun akan kehilangan bobotnya.(**)