Gibran Resmi Mundur dari Kursi Wapres, Minta MPR Segera Proses Pengunduran Diri

ARUNGNEWS.COM,JAKARTA – Keputusan mengejutkan datang dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Ia meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti.

Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut. Ia mengungkapkan, Gibran juga telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum menemui pimpinan MPR.

“Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut,” kata Muzani di Gedung MPR.

Muzani menjelaskan, pimpinan MPR akan menggelar rapat internal dan dilanjutkan dengan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi serta kelompok DPD untuk membahas langkah selanjutnya.

Menurutnya, konstitusi memberikan waktu paling lama 60 hari untuk mempersiapkan proses penggantian Wakil Presiden.

Sebelum mendatangi Gedung MPR, Gibran terlebih dahulu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup dari awak media.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turut membenarkan pertemuan tersebut. Ia menyampaikan bahwa Gibran dijadwalkan menuju Senayan setelah bertemu Presiden.

“Ya, perlu kami sampaikan bahwa memang terkonfirmasi pada saat ini, wapres sedang bertemu dengan presiden di istana. Dan, ada rencana setelah bertemu dengan presiden di istana, wapres akan menuju Senayan untuk bertemu dengan pimpinan MPR,” ujar Dasco, Kamis (12/11/2026).

Namun, Dasco mengaku belum mengetahui secara pasti materi pembicaraan antara Prabowo dan Gibran.

Di sisi lain, pengunduran diri Gibran berlangsung ketika usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap dirinya tengah bergulir di DPR. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi tercatat telah menandatangani dokumen pengusulan tersebut.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan bahwa jumlah tersebut berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani, bukan sekadar pernyataan dukungan.

“Memang kita berdasarkan yang menandatangani ya, jadi dokumen yang ditandatangani. Jadi, berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Rabu (11/11/2026).

Delapan fraksi tersebut meliputi PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, dan Gerindra. Jumlah pengusul terdiri dari 14 anggota PDIP, 11 Golkar, 19 NasDem, 18 PKB, 28 PKS, satu PAN, 18 Demokrat, serta 11 Gerindra.

Saan memastikan usulan tersebut akan diteruskan kepada pimpinan DPR untuk diproses melalui Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi pengganti Bamus.

“Apa yang menjadi usulan dari para pengusul hak menyatakan pendapat ini akan kami proses, akan kami bawa ke pimpinan DPR RI,” tegasnya.

Rangkaian peristiwa ini menempatkan dinamika politik nasional dalam sorotan. Proses pengunduran diri Gibran di MPR serta tindak lanjut usulan HMP di DPR selanjutnya akan berjalan melalui mekanisme kelembagaan dan ketentuan konstitusi.(**)