Mundur, Gibran Tetap Berhak atas Pensiun dan Fasilitas Mantan Wapres?

Oleh: Firmansyah, S.H., M.H.

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis, 12 November 2026, memunculkan pertanyaan publik: apakah ia tetap berhak memperoleh pensiun dan fasilitas negara sebagai mantan wakil presiden?

Secara normatif, peluang memperoleh hak tersebut terbuka, sepanjang pengunduran dirinya ditetapkan sebagai berhenti dengan hormat.

Apa dasar hukumnya?

Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun sebesar 100% dari gaji pokok terakhir.

Pasal 7 dan Pasal 8 juga mengatur tunjangan, biaya rumah tangga, pelayanan kesehatan, rumah kediaman, serta kendaraan negara dengan pengemudinya. Sementara itu, Pasal 11 mengatur hak memiliki staf dari pegawai negeri.

UU tersebut juga mengatur pensiun janda/duda dan anak dengan persyaratan tertentu.

Persoalannya, undang-undang mensyaratkan status berhenti dengan hormat, bukan sekadar berhenti dari jabatan. Karena itu, pengunduran diri atas permintaan sendiri tidak boleh serta-merta dianggap identik dengan pemberhentian secara hormat tanpa melihat proses dan penetapan hukumnya.

Bagaimana dengan persoalan syarat pendidikan?

Putusan MA yang membatalkan keabsahan surat penyetaraan pendidikan Gibran tidak dengan sendirinya membatalkan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu maupun pelantikannya sebagai Wakil Presiden.

Selama keputusan penetapan dan pelantikan tersebut belum dibatalkan melalui mekanisme hukum yang berwenang, tidak tepat menganggap status jabatannya otomatis gugur sejak awal.

Namun, persoalan ini tetap membuka ruang perdebatan mengenai konsekuensi hukum terhadap hak-hak administratif setelah ia berhenti.

Di sinilah letak persoalan keadilannya.

UU Nomor 7 Tahun 1978 belum mengatur secara tegas bagaimana hak pensiun dan fasilitas mantan Presiden atau Wakil Presiden apabila pengunduran dirinya berkaitan dengan persoalan mendasar mengenai syarat pencalonan.

Akibatnya, muncul celah antara kepastian hukum dan rasa keadilan publik.

Undang-undang yang telah berusia hampir setengah abad ini perlu dievaluasi. Pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan pengaturan khusus mengenai hak mantan pejabat negara yang berhenti di tengah persoalan hukum serius terkait keabsahan pencalonannya.

Hukum tidak boleh hanya menghitung bagaimana seorang pejabat mengakhiri jabatannya, tetapi juga perlu mempertimbangkan persoalan hukum yang melatarbelakanginya.

Sebab, hak hukum dan rasa keadilan publik tidak selalu berjalan beriringan.(**)