Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Saat Melihat Rumah Warga Yang Tak Layak Huni.
ARUNGNEWS.COM,MALUT-Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) mendapat alokasi 1.000 unit rumah subsidi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Bantuan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dalam menjawab tantangan penyediaan hunian layak di tengah keterbatasan anggaran daerah.
BACA JUGA:Gubernur Sherly Tekankan Pembinaan Karakter Calon Paskibraka Malut
Alokasi tersebut diumumkan langsung oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait, dalam pertemuannya dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, di Jakarta, Rabu (6/8/2025). Pertemuan itu juga dihadiri kepala daerah dari Halmahera Tengah, Halmahera Barat, serta sejumlah wakil bupati lainnya di wilayah Maluku Utara.
“Rumah subsidi ini ditujukan bagi ASN muda, buruh, dan pekerja informal, dengan skema cicilan yang terjangkau, mulai dari Rp1 juta per bulan,” ujar Gubernur Sherly usai pertemuan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mencatat, lebih dari 207.000 warga pra-sejahtera di Malut membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan hunian. Selain itu, sekitar 50 ribu unit rumah di provinsi ini dikategorikan tidak layak huni.
Sebagai langkah lanjutan, Pemprov Malut juga telah menjalin koordinasi teknis dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman terkait program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026. Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, terutama yang belum memiliki sanitasi dan akses air bersih yang memadai.
Pemprov Malut menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dalam mendukung kebutuhan dasar masyarakat. Gubernur Sherly menyebut alokasi ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan merata di wilayah kepulauan.(***)