Pemprov dan KPU Papua Tengah Gandeng Kejati, Perkuat Tata Kelola dan Pengawasan Pemilu

Penandatanganan MoU antara Pemprov Papua Tengah, dan Kejati Papua di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Jalan Jenderal Sudirman
Penandatanganan MoU antara Pemprov Papua Tengah, dan Kejati Papua di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Jalan Jenderal Sudirman

ARUNGNEWS.COM,PAPUATENGAH- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah resmi menjalin kerja sama di bidang hukum dengan Kejaksaan Tinggi Papua melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Senin (18/5/2026).Penandatanganan tersebut berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Jalan Jenderal Sudirman, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, Kepala Kejati Papua Jefferdian, Penjabat Sekda Papua Tengah Silwanus Sumule, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Selain Pemprov, KPU Provinsi Papua Tengah juga menandatangani kerja sama serupa dengan Kejati Papua. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat pengawasan dan pendampingan hukum dalam setiap tahapan demokrasi agar berjalan bersih dan berintegritas.

Gubernur Meki Nawipa menyampaikan, sebagai daerah otonom baru, Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari sektor pelayanan dasar, konektivitas, pendidikan, kesehatan hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Meski demikian, ia optimistis dengan potensi sumber daya alam serta dukungan masyarakat, Papua Tengah mampu berkembang menjadi daerah yang kuat dan mandiri.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah tengah fokus mendorong percepatan pembangunan melalui program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.“Visi kita adalah mewujudkan Papua Tengah yang adil, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sejumlah program prioritas yang sedang dijalankan meliputi pendidikan gratis, sekolah berpola asrama, pembangunan rumah sakit provinsi, penguatan UMKM, serta pembangunan infrastruktur dasar.Menurut Nawipa, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada tata kelola pemerintahan yang bersih dan tertib administrasi.

Oleh karena itu, pendampingan hukum dari Kejati Papua dinilai menjadi kebutuhan penting.Ia menegaskan, kerja sama ini tidak boleh berhenti pada dokumen formal semata, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata, koordinasi yang intens, serta komunikasi aktif antar lembaga.

“Sinergi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua,” pungkasnya.(**)




Berita Terkait

Kopi Puncak Bidik Pasar Dunia, Papua Tengah Siapkan Perluasan Kebun 1.400 Hektare

ARUNGNEWS.COM, NABIRE – Kopi asal Kabupaten Puncak, Papua Tengah, mulai dipersiapkan untuk menembus pasar internas...

Gubernur Meki Nawipa Tegaskan APBD Papua Tengah Harus Berpihak pada Kesejahteraan Rakyat

ARUNGNEWS.COM, NABIRE – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan B...

Data Akurat Jadi Kunci, Dinkes Papua Tengah Dorong Digitalisasi Pelaporan Rumah Sakit

ARUNGNEWS.COM, TIMIKA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah mendorong digitalisasi pencatatan dan pelaporan ruma...

Gubernur Papua Tengah Tinjau Operasi Tambang Bawah Tanah Freeport di Tembagapura

ARUNGNEWS.COM,MIMIKA-Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, melakukan kunjungan kerja ke kawasan pertambangan bawah tanah P...

Dinkes Papua Tengah Gembleng 40 Tenaga Kesehatan, Layanan Primer Jadi Fokus

ARUNGNEWS.COM, NABIRE – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah memperkuat kapasitas tenaga kesehatan melalui Worksh...

Gubernur Meki Nawipa Desak OPD Papua Tengah Percepat Serapan Anggaran, Pastikan Tepat Sasaran

ARUNGNEWS.COM,NABIRE-Memasuki triwulan IV tahun anggaran 2026, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa meminta seluruh o...

Maulana Lantik Pengurus GEMAKOJA 2026–2027, Mahasiswa Didorong Jadi

ARUNGNEWS.COM,KOTAJAMBI- Wali Kota Jambi, Maulana, resmi melantik Badan Pengurus Harian (BPH) Gerakan Mahasiswa Kota Jam...

Tiga Tersangka Korupsi Pengadaan Bahan Kimia PDAM Tirta Mayang Ditahan, Kerugian Negara Rp4,4 Miliar

ARUNGNEWS.COM,KOTAJAMBI- Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan bahan kimia di Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Ja...

Gubernur Sherly Tjoanda Lepas 374 Calon Jamaah Haji, Beri Uang Saku Rp1,5 Juta per Orang

ARUNGNEWS.COM,MALUT- Sebanyak 374 Calon Jamaah Haji (JCH) asal Maluku Utara yang tergabung dalam Kloter 14 Embarkas...

Gubernur Maluku Utara Luncurkan Program Pendidikan untuk Percepat Peningkatan SDM di Wilayah 3T

ARUNGNEWS.COM,MALUT- Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, meresmikan sejumlah program inovasi pendidikan bertepat...