Kapolda Papua Tengah Dorong Pembangunan Mako Definitif dan Tambahan Personel

ARUNGNEWS.COM,PAPUATENGAH- Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini mendorong percepatan pembangunan Markas Komando (Mako) definitif serta penambahan personel guna memperkuat kinerja kepolisian di wilayah Papua Tengah.

Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Anggota Komisi III DPR RI, Dr. Soedeson Tandra, di Polres Mimika, Selasa (12/5/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda pengawasan sekaligus penyerapan aspirasi aparat penegak hukum di daerah.

Dalam pertemuan itu, jajaran Polda Papua Tengah memaparkan sejumlah kebutuhan strategis, mulai dari pembangunan Mako, kekurangan personel, hingga keterbatasan sarana dan prasarana penunjang tugas di lapangan.

Kapolda menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menghibahkan lahan seluas 34 hektare di sekitar Bandara Nabire untuk pembangunan Mako. Namun hingga kini, pembangunan markas tersebut belum terealisasi.

“Pembangunan Mako definitif sangat penting untuk mendukung pelayanan dan operasional kepolisian. Kami berharap Komisi III DPR RI dapat mendorong percepatan realisasinya,” ujarnya.

Ia menambahkan, desain pembangunan Mako juga telah disiapkan sebagai bagian dari kesiapan perencanaan.

Selain persoalan infrastruktur, Kapolda turut menyoroti tingginya tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua Tengah. Menurutnya, dinamika di wilayah tersebut cukup kompleks, mulai dari konflik sosial hingga meningkatnya aktivitas unjuk rasa.

“Kondisi ini membutuhkan penguatan melalui penambahan personel Polri agar tugas pengamanan dapat berjalan optimal,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman mengungkapkan bahwa wilayah hukumnya mencakup 18 distrik, namun baru didukung oleh 11 Polsek. Akibatnya, sejumlah Polsek harus menangani lebih dari satu distrik sekaligus.

“Kami telah mengusulkan pembangunan pos polisi di beberapa titik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menambahkan perlunya dukungan peralatan khusus untuk menunjang pengungkapan kasus, seperti alat Direction Finder (DF) atau Radio Direction Finder (RDF).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menyatakan komitmennya untuk menampung dan memperjuangkan berbagai aspirasi yang disampaikan jajaran kepolisian.

Menurutnya, agenda pengawasan perorangan dilakukan secara rutin untuk menyerap masukan, keluhan, serta usulan yang nantinya akan dibawa ke tingkat komisi dan DPR.

“Masukan dari daerah menjadi bahan penting dalam pembahasan kebijakan dan penganggaran di DPR RI,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh personel Polri agar terus bekerja secara profesional dan menjaga kepercayaan masyarakat.

“Polri memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, setiap anggota harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.