Rapat Kerja PD bersama BPP Dibuka oleh Ketua Asosiasi Gubernur Se-Papua Raya, Meki Frist Nawipa, SH

MEEPAGO.COM-Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua Raya bersama Badan Pengarah Papua (BPP) menggelar Rapat Kerja dengan tema besar “Kolaborasi Percepatan Menuju Papua Sejahtera”. Kegiatan ini untuk pertama kalinya diselenggarakan di Aula Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Selasa (15/4/2025), berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.

Rapat kerja ini dihadiri oleh enam gubernur dari enam provinsi di Tanah Papua, pejabat pemerintahan daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, serta sejumlah tokoh penting lainnya. Acara dimulai pukul 09.00 WIT.

Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua Raya, yang juga Gubernur Papua Tengah, Meki Frist Nawipa, SH, membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya, Nawipa mengungkapkan rasa bangganya sebagai putra Papua dan menyampaikan pentingnya momentum ini dalam menentukan arah masa depan Tanah Papua.

“Saya merinding dan merasa bangga menjadi orang Papua. Kita yang menentukan masa depan Papua, tentunya bersama Tuhan. Bagaimana kita bisa merumuskan rakyat sejahtera, menyelesaikan permasalahan negeri ini, dan mengejar ketertinggalan menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Nawipa.

Atas nama pemerintah dan masyarakat Papua Tengah, Nawipa menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta rapat kerja. Ia berharap kehadiran para tokoh membawa semangat baru untuk mempercepat pembangunan Tanah Papua yang bermartabat.

Sebagai provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Papua, Papua Tengah resmi dibentuk pada 22 Juli 2022 bersama dengan Provinsi Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Saat ini, Papua Tengah memiliki populasi sekitar 1,4 juta jiwa, terdiri dari 8 kabupaten, 131 distrik, 336 kelurahan, dan 1.215 kampung dengan kondisi geografis yang menantang.

“Rapat kerja ini adalah momen penting untuk menyusun program strategis dan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Hasil dari rapat ini akan kami rangkum dan sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, sebagai suara kolektif dari Tanah Papua,” tegas Nawipa.

Ia menambahkan bahwa forum ini menjadi ruang memperkuat kolaborasi dalam kebijakan Otonomi Khusus (Otsus). Pemerintah daerah dan BPP harus menjadi mitra strategis dalam mempercepat pembangunan di Papua.

“Saya berharap diskusi ini berjalan terbuka, jujur, dan setara. Saya yakin Papua yang lebih sejahtera, adil, dan bermartabat akan terwujud bagi seluruh masyarakat di atas tanah ini,” pungkas Nawipa, sebelum secara resmi membuka Rapat Kerja Pemerintah Daerah bersama BPP se-Papua Raya. (***)