Pemprov Papua Tengah Evaluasi Kinerja Delapan Kabupaten Melalui EPPD

ARUNGNEWS.COM,PAPUATENGAH-Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) untuk menilai sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di delapan kabupaten.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (31/8/2026), mulai pukul 08.00 WIT. Forum ini dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Papua Tengah, para bupati atau perwakilannya, tim evaluator, serta jajaran Badan Pusat Statistik (BPS).

EPPD menjadi ruang evaluasi terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus untuk mengidentifikasi sektor yang masih memerlukan pembenahan.

Sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah disampaikan Staf Ahli III Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Marthen Ukago.

Dalam sambutannya, gubernur menegaskan bahwa EPPD tidak semestinya diperlakukan sebatas pemenuhan kewajiban administratif. Evaluasi harus menjadi instrumen untuk mengukur kinerja pemerintah daerah secara objektif dan menjadi dasar perbaikan secara berkelanjutan.

“Evaluasi harus kita jadikan sebagai instrumen pembinaan, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja pemerintahan daerah,” demikian pesan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Marthen Ukago.

Menurut gubernur, laporan dan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran penting untuk memastikan pelaksanaan otonomi daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Karena itu, data yang digunakan dalam proses EPPD diminta benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut memenuhi dokumen dan indikator penilaian, tetapi juga harus memastikan setiap capaian memberikan dampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Evaluasi Berbasis Data

Pemprov Papua Tengah menekankan pentingnya penggunaan data dan informasi yang valid dalam pelaksanaan EPPD. Proses evaluasi diharapkan berlangsung secara profesional, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data tersebut menjadi dasar untuk melihat capaian pembangunan sekaligus memetakan berbagai persoalan yang masih dihadapi masing-masing kabupaten.

Di sisi lain, pemerintah provinsi memiliki peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten. Melalui forum evaluasi, berbagai kendala diharapkan dapat dibahas secara terbuka sehingga solusi dapat dirumuskan secara bersama.

Pendekatan tersebut dinilai penting karena setiap kabupaten memiliki karakteristik, kebutuhan, serta tantangan pembangunan yang berbeda. Oleh karena itu, hasil EPPD diharapkan tidak berhenti sebagai catatan evaluasi, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan dan program kerja yang sesuai dengan kondisi daerah.

Rekomendasi Diminta Ditindaklanjuti

Gubernur Papua Tengah juga menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi yang dihasilkan melalui EPPD.

Indikator yang telah menunjukkan kinerja baik diharapkan dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan. Sementara capaian yang masih rendah harus menjadi perhatian melalui langkah perbaikan yang konkret dan terukur.

Pemerintah kabupaten diharapkan menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan untuk melihat kekuatan sekaligus kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, rekomendasi EPPD tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Keberhasilan Diukur dari Dampak bagi Masyarakat

Dalam arahannya, gubernur juga menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup hanya diukur dari jumlah program yang berhasil dilaksanakan.

Hal yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup, memperluas akses terhadap pelayanan dasar, mengurangi kesenjangan, memperkuat daya saing daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat ditempatkan sebagai tujuan utama dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

EPPD diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai keterkaitan antara kinerja birokrasi, pembangunan daerah, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Evaluasi Mencakup Delapan Kabupaten

Pelaksanaan EPPD juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah kabupaten.

Gubernur menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah kabupaten atas kerja sama dalam proses penyusunan laporan serta penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan tim evaluator.

Kepada tim evaluasi, gubernur meminta seluruh tahapan dilakukan dengan menjunjung integritas, profesionalitas, dan objektivitas. Proses evaluasi juga diharapkan berlangsung konstruktif dengan mengedepankan semangat pembinaan dan peningkatan kinerja.

EPPD kali ini mencakup penyelenggaraan pemerintahan pada delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Hasil evaluasi nantinya diharapkan menjadi salah satu pijakan bagi masing-masing pemerintah daerah dalam menentukan langkah perbaikan pada periode berikutnya.

Melalui evaluasi tersebut, Pemprov Papua Tengah berupaya mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, efisien, transparan, akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Forum EPPD yang digelar pada 31 Agustus 2026 itu diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti secara konkret, terutama untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di delapan kabupaten se-Papua Tengah.(**)