Heboh Klaim Kuota 30 Ribu CPNS Papua Tengah, Jubir Gubernur Tegaskan Informasi Itu Hoaks

ARUNGNEWS.COM,NABIRE- Masyarakat Papua Tengah diminta tidak mudah percaya terhadap informasi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) November 2026 yang beredar melalui media sosial. Flyer tersebut dipastikan palsu karena mencatut nama Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa.

Informasi yang tidak memiliki dasar pengumuman resmi pemerintah itu dinilai berpotensi menyesatkan masyarakat, khususnya para pencari kerja yang sedang menantikan kesempatan mengikuti seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, menegaskan bahwa flyer yang beredar tersebut bukan berasal dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah maupun instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam proses penerimaan CPNS.

Ia menjelaskan, dalam flyer tersebut terdapat klaim bahwa pemerintahan Gubernur Meki Nawipa telah mengajukan permintaan kuota CPNS lebih dari 30 ribu kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"Flyer tersebut memuat narasi bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Meki Nawipa telah meminta kuota CPNS lebih dari 30 ribu kepada Kementerian PANRB," jelas Emanuel, Minggu (8/11/2026).

Menurutnya, informasi mengenai penerimaan CPNS harus disikapi secara hati-hati karena menyangkut harapan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan menjadi bagian dari aparatur negara.

Karena itu, informasi mengenai kuota penerimaan, jadwal pendaftaran, persyaratan, hingga mekanisme seleksi harus merujuk pada pengumuman resmi dari pemerintah dan lembaga yang berwenang.

Emanuel juga mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan informasi palsu tersebut oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi penipuan. Modus yang mungkin digunakan antara lain meminta sejumlah uang dengan dalih biaya pendaftaran, pengurusan berkas, hingga menawarkan jaminan kelulusan.

"Jangan sampai informasi palsu dimanfaatkan untuk melakukan penipuan, termasuk meminta uang dengan alasan pendaftaran, pemberkasan, atau menjanjikan kelulusan CPNS," tegasnya.

Ia meminta masyarakat tidak menyerahkan uang maupun data pribadi kepada pihak yang mengaku mempunyai akses khusus atau mampu meloloskan peserta dalam seleksi CPNS dan ASN.

Untuk menghindari informasi menyesatkan, masyarakat diimbau memantau perkembangan penerimaan ASN melalui saluran komunikasi resmi Pemerintah Provinsi Papua Tengah, instansi kepegawaian terkait, Kementerian PANRB, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Emanuel mengajak masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial dengan memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai maupun membagikannya kepada orang lain.

"Bijak bermedia sosial. Saring sebelum membagikan. Jangan mudah percaya pada informasi rekrutmen ASN yang belum memiliki dasar pengumuman resmi," ajaknya.

Ia berharap masyarakat Papua Tengah semakin kritis dalam menyikapi informasi penerimaan ASN. Jangan sampai harapan para pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu melalui penyebaran kabar bohong dan praktik penipuan.(**)