Gibran Dikabarkan Temui Prabowo di Widya Chandra, Isu Pengunduran Diri Kembali Menguat

ARUNGNEWS.COM,JAKARTA- Kabar mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya kembali menjadi perhatian publik. Isu tersebut mencuat setelah Gibran disebut-sebut menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Informasi pertemuan itu diungkapkan sebuah sumber khusus kepada AFU.id. Sumber tersebut menyebut Gibran mendatangi kediaman dinas Presiden dan setelah pertemuan dikabarkan bersiap membereskan sejumlah dokumen.

“Mas Gibran menghadap Pak Prabowo di Widya Chandra. Setelah pulang dari sana, siap-siap bereskan berkas dan lainnya,” ungkap sumber tersebut.

Pernyataan itu kemudian memunculkan spekulasi bahwa pertemuan kedua tokoh tersebut berkaitan dengan kemungkinan adanya keputusan penting dari Gibran, termasuk dugaan pengunduran diri dari posisi orang nomor dua di Indonesia.

Meski demikian, informasi mengenai rencana tersebut belum mendapatkan konfirmasi resmi. Hingga berita ini disusun, baik Gibran maupun pihak Istana belum memberikan keterangan mengenai agenda pertemuan ataupun kabar pengunduran diri tersebut.

Spekulasi ini berkembang di tengah polemik persyaratan dokumen pendidikan Gibran yang kembali menjadi sorotan setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikannya.

Persoalan tersebut turut memunculkan desakan dari sejumlah kalangan agar DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai salah satu instrumen konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan yang berkembang.

Politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut HMP sebagai salah satu jalur yang relevan untuk merespons putusan MA tersebut. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga memandang mekanisme tersebut sebagai pilihan yang rasional.

Sebelumnya, isu kemungkinan Gibran mundur juga disebut telah menjadi pembicaraan di sejumlah lingkungan politik. Bahkan, muncul dugaan bahwa keputusan tersebut bisa saja diambil apabila proses politik di DPR berkembang menuju pembahasan pemberhentian wakil presiden.

Namun, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme ketatanegaraan yang berbeda.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila wakil presiden mengundurkan diri, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden pengganti paling lambat 60 hari. Calon pengganti diajukan oleh Presiden dari dua nama yang diusulkan.

Sementara itu, proses pemberhentian atau pemakzulan presiden maupun wakil presiden harus melewati tahapan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Proses tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), hingga keputusan MPR.

Di sisi lain, DPR telah membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 melalui rapat paripurna pada Selasa (10/11/2026). Pembukaan masa persidangan ini menjadi perhatian karena berlangsung ketika desakan penggunaan HMP terhadap Gibran semakin mengemuka.

Meski demikian, pembahasan mengenai langkah politik tersebut belum diputuskan secara langsung dalam rapat paripurna. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyampaikan bahwa pimpinan DPR belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk membahas persoalan tersebut.

DPR juga masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung sebagai bahan untuk menentukan langkah selanjutnya.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, mengatakan komunikasi di antara anggota dewan masih berjalan. Kendati demikian, menurutnya, pengajuan HMP tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena harus melewati proses yang cukup panjang.

Ketua DPR Puan Maharani turut mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai kabar pengunduran diri Gibran.

“Kita jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang, jangan memicu keresahan di masyarakat,” kata Puan seusai rapat paripurna.

Dengan belum adanya pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait, kabar pertemuan Gibran dan Prabowo serta dugaan pengunduran diri wakil presiden masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut.(***)