Oleh: Firmansyah, S.H., M.H., Advokat; Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Firman Keadilan.
SEORANG anak berusia 8 tahun meninggal dunia setelah tenggelam di kolam kawasan JBC. Peristiwa ini bukan sekadar tragedi yang menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai aspek hukum dan tanggung jawab pihak yang mengelola serta menguasai kawasan tersebut, khususnya terkait keselamatan kolam.
Jangan sampai kematian seorang anak hanya berujung pada kesimpulan bahwa orang tua lalai dalam mengawasi. Sebab, kolam tersebut bukan terbentuk secara alami. Ada pihak yang membangun, menguasai, mengelola, dan memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan fasilitas tersebut.
Jika benar kolam itu merupakan fasilitas pengendali banjir yang dibangun dan dikuasai oleh pengelola JBC, maka kewajiban untuk melakukan pengamanan tidak boleh diabaikan. Pagar pembatas, rambu peringatan bahaya, penjagaan, serta sarana penyelamatan merupakan bagian dari upaya pencegahan yang semestinya tersedia, terutama apabila lokasi tersebut berpotensi diakses masyarakat.
Risiko anak-anak mendekati kolam terbuka bukanlah sesuatu yang sulit diperkirakan. Justru karena potensi bahaya tersebut dapat diketahui, pihak yang bertanggung jawab atas fasilitas wajib mengambil langkah pencegahan yang memadai untuk melindungi keselamatan manusia.
**Hukum Tidak Boleh Berhenti pada Kata Kecelakaan**
KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur pertanggungjawaban pidana atas kealpaan yang mengakibatkan kematian seseorang. Apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan adanya kelalaian yang memenuhi unsur hukum, pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk korporasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata memberikan dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian, apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
Karena itu, persoalan yang harus ditelusuri bukan semata-mata bagaimana korban bisa masuk ke kolam dan kemudian tenggelam, melainkan juga mengapa fasilitas yang memiliki potensi bahaya dan berada di kawasan yang memungkinkan masyarakat beraktivitas tidak dilengkapi pengamanan yang memadai.
Menyalahkan orang tua tidak serta-merta menghapus tanggung jawab pihak pengelola. Setiap pihak harus diperiksa berdasarkan fakta, kewajiban hukum, tingkat kelalaian, serta hubungan kausalitas antara tindakan atau kelalaian dengan peristiwa yang terjadi.
**Jangan Ada yang Cuci Tangan**
Polda Jambi harus mengusut peristiwa ini secara menyeluruh, tidak hanya berhenti pada kronologi tenggelamnya korban. Pengelola dan manajemen JBC harus diperiksa, termasuk standar keselamatan yang diterapkan, keberadaan pagar pembatas, rambu peringatan, sistem penjagaan, sarana penyelamatan, serta standar operasional prosedur (SOP) pengamanan kolam.
Pemerintah daerah juga perlu melakukan evaluasi terhadap kolam retensi dan fasilitas serupa yang berada di kawasan komersial maupun lokasi yang berpotensi diakses masyarakat. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan seluruh fasilitas yang memiliki risiko terhadap keselamatan manusia dilengkapi sistem pengamanan yang layak, sehingga tragedi serupa tidak kembali terjadi.
Kepada keluarga korban, hak untuk memperoleh keadilan dan kemungkinan menuntut ganti rugi harus tetap dilindungi sesuai ketentuan hukum. Kehilangan seorang anak bukan persoalan yang dapat diselesaikan hanya dengan menyampaikan belasungkawa, tetapi juga harus diikuti dengan upaya memastikan tanggung jawab pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Nyawa seorang anak bukan sekadar risiko kecelakaan yang dapat dianggap sebagai konsekuensi biasa. Apabila suatu fasilitas dibangun, dikelola, dan dikuasai oleh pihak tertentu, maka keselamatan manusia yang berada di sekitar fasilitas tersebut tidak boleh dipandang sebagai urusan orang lain.
Menuntut pertanggungjawaban bukan berarti mendahului hasil penyelidikan atau mencari kambing hitam. Ini merupakan tuntutan agar hukum bekerja secara objektif, transparan, dan adil, serta memastikan tidak ada pihak yang berlindung di balik istilah kecelakaan untuk menghindari tanggung jawab apabila terbukti terdapat kelalaian.
Jangan sampai kolam dibangun untuk mengendalikan banjir, tetapi justru menjadi ancaman bagi nyawa manusia. Tragedi ini harus menjadi momentum untuk mengungkap fakta, mengevaluasi sistem keselamatan, dan memastikan setiap pihak yang memiliki kewajiban bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku.(**)
Oleh: Firmansyah, S.H., M.H.Advokat; Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Firman Keadilan PENGUNDURAN diri Wakil ...
Oleh: Firmansyah, S.H., M.H. Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis, 12 Novembe...
Oleh: Firmansyah, S.H., M.H.Advokat dan Praktisi Hukum PUTUSAN Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan SK ...
Oleh: Firmansyah, S.H., M.H.Advokat/Praktisi Hukum | Founder YLBH Firman Keadilan Prof. Yusril Ihza Mahendra adalah sal...
Oleh: Firmansyah, S.H., M.H., Advokat, Founder YLBH Firman Keadilan UNIVERSITAS Batanghari (Unbari) sejatinya tidak per...
ARUNGNEWS.COM, JAMBI – Pencabutan blokir terhadap 5.506 sertifikat hak milik (SHM) warga yang berada di Zona Merah...
Oleh: Firmansyah, S.H., M.H. Founder YLBH Firman Keadilan KESEPAKATAN Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI untuk memb...
Oleh: Firmansyah, Ketua YLBH Firman Keadilan AKSI mahasiswa di Kantor Gubernur Jambi pada Kamis (8/10/2026) menyisakan ...
Oleh: Firmansyah, Founder YLBH Firman Keadilan BANYAK pertanyaan bernada pesimistis muncul terkait gugatan terhadap Gub...
Oleh: Firmansyah, S.H., M.H.Advokat, Ketua YLBH Firman Keadilan SETIAP musim kemarau, warga Jambi seolah kembali menyak...