MUNDUR BUKAN PINTU DARURAT: PEJABAT NEGARA TETAP HARUS BERTANGGUNG JAWAB

Oleh: Firmansyah, S.H., M.H.
Advokat; Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Firman Keadilan

PENGUNDURAN diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 10 November 2026, di tengah polemik hukum mengenai persyaratan pencalonannya serta putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026, memunculkan persoalan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Apakah pengunduran diri dari jabatan secara otomatis dapat mengakhiri pertanggungjawaban hukum seorang pejabat negara?

Pertanyaan tersebut penting untuk dijawab karena menyangkut prinsip negara hukum dan akuntabilitas penyelenggara kekuasaan. Jangan sampai pengunduran diri justru menjadi celah untuk menghindari proses pertanggungjawaban atas persoalan hukum yang berkaitan dengan jabatan publik.

Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa Presiden atau Wakil Presiden dapat mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Namun, belum terdapat pengaturan yang secara tegas membedakan pengunduran diri karena alasan pribadi dengan pengunduran diri ketika seorang pejabat sedang menghadapi persoalan hukum terkait keabsahan jabatannya.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan apabila pengunduran diri dipandang sebagai akhir dari seluruh proses pertanggungjawaban konstitusional. Persoalan tersebut semakin relevan ketika UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur hak pensiun dan keuangan bagi mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.

Jangan sampai pengunduran diri menjadi jalan keluar yang terkesan terhormat, tetapi pada saat bersamaan mengaburkan kewajiban seorang pejabat negara untuk mempertanggungjawabkan persoalan hukum yang melekat pada jabatannya.

Ironisnya, dalam ketentuan hukum kepegawaian, pengunduran diri aparatur negara dapat dibatasi apabila yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan atau menghadapi persoalan hukum tertentu. Sementara itu, pengaturan serupa belum secara tegas diterapkan terhadap pejabat tertinggi negara.

Negara tidak boleh menerapkan standar pertanggungjawaban yang lebih ketat kepada pegawai biasa dibandingkan kepada pejabat yang memiliki kekuasaan dan kewenangan publik. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikulnya.

Tentu, pengunduran diri karena alasan kesehatan, keluarga, maupun kepentingan pribadi merupakan hak yang harus dihormati. Namun, pengunduran diri ketika keabsahan persyaratan suatu jabatan sedang dipersoalkan melalui proses hukum merupakan persoalan berbeda. Kedua keadaan tersebut tidak semestinya diperlakukan dengan standar yang sama.

Oleh karena itu, diperlukan pembenahan regulasi agar tidak terjadi kekosongan hukum yang berpotensi melemahkan prinsip akuntabilitas pejabat negara. Setidaknya, terdapat tiga hal pokok yang perlu menjadi perhatian pembentuk undang-undang.

Pertama, perlu ada pembedaan yang jelas antara pengunduran diri atas alasan pribadi dan pengunduran diri ketika proses hukum atau ketatanegaraan masih berlangsung.

Kedua, pengunduran diri tidak boleh secara otomatis menghentikan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran persyaratan jabatan. Proses hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa mengabaikan kewenangan lembaga yang berwenang.

Ketiga, pengaturan mengenai hak pensiun dan keuangan mantan pejabat negara harus mempertimbangkan status hukum pemberhentiannya. Namun, ketentuan tersebut tetap wajib menjamin asas praduga tak bersalah serta memberikan ruang bagi setiap orang untuk membela diri.

Pembenahan tersebut dapat dilakukan melalui revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Tujuannya bukan untuk membatasi hak seseorang mengundurkan diri, melainkan memastikan bahwa pengunduran diri tidak menjadi celah untuk melepaskan tanggung jawab hukum dan konstitusional.

Persoalan ini sesungguhnya bukan semata-mata menyangkut Gibran Rakabuming Raka. Lebih jauh, ini merupakan persoalan masa depan ketatanegaraan Indonesia. Jangan sampai terbentuk preseden bahwa ketika keabsahan jabatan seorang pejabat dipersoalkan secara hukum, cukup dengan mengundurkan diri, kemudian seluruh persoalan dianggap selesai.

Negara hukum tidak hanya membutuhkan pejabat yang berani mengundurkan diri, tetapi juga sistem hukum yang mampu memastikan setiap pejabat bersedia mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan amanah publik.

Sebab, jabatan negara bukan sekadar kedudukan dan kewenangan, melainkan amanah yang melekat dengan tanggung jawab.

**Mundur adalah hak. Menghindari pertanggungjawaban bukan hak.**