Gubernur Papua Tengah Buka Musrenbangda RKPD Tahun 2026

MEEPAGO.COM-Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026, yang digelar di Ball Room Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Kamis (8/5/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa Musrenbangda merupakan tahapan strategis dalam penyusunan RKPD 2026, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tengah.

"Musrenbang ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi forum penting untuk menyatukan persepsi, menyelaraskan prioritas pembangunan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan seluruh pemangku kepentingan," ujar Meki Nawipa.

Ia menambahkan, tema pembangunan Papua Tengah tahun 2026 adalah "Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bermartabat dan Efektif." Menurutnya, tema tersebut mencerminkan tekad pemerintah untuk membangun Papua Tengah dari akar yang paling mendasar: manusia dan sistem pemerintahan yang melayani dengan hati nurani, jujur, transparan, dan profesional.

"Kita ingin melihat masyarakat Papua Tengah yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing, didukung oleh tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel," lanjutnya.

Sejalan dengan tema tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menetapkan enam prioritas pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD 2026, yaitu:

1. Penguatan kualitas pendidikan dan keterampilan SDM.
2. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
3. Penguatan layanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Peningkatan tata kelola keuangan daerah dan efisiensi anggaran.
5. Penguatan demokrasi dan penegakan hukum yang berkeadilan.
6. Peningkatan partisipasi perempuan, pemuda, dan masyarakat secara inklusif dalam pembangunan.

Musrenbangda RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia.(***)