Papua Tengah Serius Susun RTRW 2025–2044, Gandeng Stakeholder dan Tetangga Provinsi

ARUNGNEWS.COM-Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengambil langkah serius mempercepat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025–2044. Melalui Forum Discussion Group (FDG) yang digelar di Timika, Senin (14/7/2025), Pemprov Papua Tengah menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak demi menghasilkan dokumen RTRW yang komprehensif dan berkelanjutan.

Berlangsung hingga 18 Juli mendatang di Hotel Horizon Diana, FDG ini tidak hanya menghadirkan unsur pemerintah daerah dan tim penyusun, tetapi juga melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor—termasuk perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia, BUMN, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat sipil.

Asisten II Setda Papua Tengah, Tumiran, saat membuka acara mewakili Gubernur Meki Nawipa, menekankan bahwa RTRW bukan sekadar dokumen teknis, tetapi dasar pijakan pembangunan jangka panjang yang mesti dirumuskan dengan prinsip keberlanjutan.

“RTRW harus menjadi acuan bersama, melibatkan seluruh unsur, termasuk provinsi tetangga seperti Papua Barat dan Papua Pegunungan. Ini bukan kerja satu dinas, tapi komitmen kolektif,” ujar Tumiran.

Dalam penyusunan RTRW, Pemprov Papua Tengah juga menitikberatkan integrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), serta sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Selain itu, forum ini menjadi wadah penting untuk merumuskan usulan perubahan kawasan hutan dan pengelolaan sumber daya alam secara partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Sejak mulai disusun pada 2023, RTRW Papua Tengah kini memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan sebagai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Pemprov berharap, lewat forum ini, semua catatan dan masukan dari stakeholder menjadi penguatan menuju pengesahan.

Selain unsur Forkopimda dan perwakilan tujuh kabupaten di Papua Tengah, hadir pula perwakilan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah, menegaskan bahwa pembangunan tata ruang bukan hanya urusan pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. (**)