Tujuh Bulan Tanpa Gaji, Pemda Batang Hari Dituding Zalim oleh Mahasiswa

ARUNGNEWS.COM,JAMBI-Kekecewaan terhadap Pemerintah Kabupaten Batang Hari kian memuncak. Ratusan pekerja belum menerima gaji mereka selama hampir tujuh bulan, memicu reaksi keras dari kalangan mahasiswa dan organisasi kepemudaan. Mereka menuding pemerintah daerah telah berlaku zalim dan abai terhadap nasib rakyatnya sendiri.

Aliansi OKP dan Mahasiswa Batang Hari, yang terdiri dari berbagai organisasi seperti IPNU dan HMI, menyebut telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Bupati Batang Hari sejak 16 Juli 2025. Surat itu berisi permintaan penjelasan dan kepastian atas hak-hak para pekerja. Namun, hingga berita ini diturunkan, surat tersebut belum mendapat tanggapan apa pun dari pihak pemerintah daerah.

“Setelah aksi pun belum ada kejelasan. Ini bentuk pengabaian nyata terhadap aspirasi masyarakat. Pemerintah seolah menutup mata terhadap penderitaan rakyat,” ujar perwakilan aliansi dalam keterangan tertulis.

Mereka juga mengecam kebijakan pemerintah yang hanya mencicil pembayaran gaji. Menurut mereka, itu bukan solusi yang adil, melainkan strategi tambal sulam yang berpotensi terus berulang.

“Pemerintah harus memberikan kepastian pelunasan penuh dan jaminan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Ini soal keadilan,” tegas aliansi.

Ketua PC IPNU Batang Hari, Armansah, menyampaikan bahwa dampak penundaan gaji sudah sangat dirasakan masyarakat. Banyak keluarga yang terjerat utang, tak mampu memenuhi kebutuhan dasar, hingga anak-anak yang terancam putus sekolah.

“Warga bekerja dengan penuh kedisiplinan, tapi hak mereka tak kunjung dibayarkan. Ini bentuk kezaliman yang nyata,” ujar Armansah dengan nada kecewa.

Sementara itu, Ketua HMI Cabang Batang Hari, Salim Salikin, menegaskan bahwa tunda salur gaji bukan hanya persoalan teknis. Ia menyebut hal ini sudah menjadi masalah sosial dan psikologis yang membebani masyarakat luas.

“Pemerintah tidak bisa hanya melempar klarifikasi. Hak rakyat wajib disalurkan secara utuh dan tanpa ditunda-tunda,” ujarnya.

Aliansi mahasiswa juga menyampaikan ultimatum keras. Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, mereka berencana menggelar aksi besar-besaran pada 17 Agustus 2025.

“Jika terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas, kami pastikan akan ada ratusan bahkan ribuan massa turun aksi. Ini bukan sekadar memperingati kemerdekaan, tapi menjemput kemerdekaan sejati bagi masyarakat Batang Hari dari ketidakpastian dan ketidakadilan,” tegas mereka.(***)