Polda Akui Hibah Gedung Dinsos Masih Penjajakan, YLBH Firman Keadilan Desak Gubernur Jambi Kaji Ulang

Foto : Ilustrasi
Foto : Ilustrasi

ARUNGNEWS.COM,JAMBI-Rencana hibah tanah dan bangunan milik Dinas Sosial Provinsi Jambi yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Thehok, kepada Polda Jambi masih dalam tahap penjajakan. Menyikapi hal tersebut, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Firman Keadilan meminta Gubernur Jambi mengkaji ulang rencana pengalihan aset daerah tersebut sebelum mengambil keputusan.

Kepastian bahwa proses hibah belum memasuki tahap final diketahui berdasarkan surat Polda Jambi Nomor B/102/XI/HUK.4./2026/Bidhumas tertanggal 19 November 2026. Dalam surat tersebut, Polda Jambi menyampaikan bahwa rencana hibah masih sebatas pembicaraan dan perencanaan bersama Pemerintah Provinsi Jambi.

Ketua YLBH Firman Keadilan, Firmansyah, S.H., M.H., menilai kondisi tersebut menjadi kesempatan bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengevaluasi kembali rencana pengalihan aset milik daerah.

"Kalau masih sebatas penjajakan, Gubernur Jambi harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengkaji ulang. Jangan terburu-buru menghibahkan aset daerah yang dibeli dan dipelihara menggunakan uang rakyat," tegas Firmansyah.

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai urgensi hibah, keberlanjutan pelayanan sosial di lokasi tersebut, serta nilai wajar tanah dan bangunan yang direncanakan untuk dialihkan.

Ia juga mengingatkan bahwa pemindahtanganan tanah dan bangunan milik daerah melalui mekanisme hibah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk persetujuan DPRD sesuai kewenangannya.

"Ini bukan sekadar persoalan memberikan gedung kepada institusi lain. Ada kepentingan publik yang harus dipertimbangkan. Aset daerah tidak boleh dialihkan tanpa kajian yang jelas dan prosedur yang benar," ujarnya.

Selain rencana hibah kepada Polda Jambi, YLBH Firman Keadilan juga mempertanyakan proses hibah aset Pemerintah Provinsi Jambi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi yang hingga kini, menurut Firmansyah, belum mendapatkan penjelasan secara terbuka.

Ia mengungkapkan, pihak Kejati Jambi sebelumnya meminta YLBH Firman Keadilan melengkapi dokumen legal standing sebagai persyaratan sebelum memberikan informasi terkait hibah tersebut. Menanggapi permintaan itu, pihaknya menyatakan akan segera memenuhi kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.

"Kami akan melengkapi dokumen legal standing. Setelah itu, kami berharap Kejati Jambi membuka informasi mengenai proses dan mekanisme hibah aset yang telah diterimanya. Ini menyangkut aset publik, sehingga masyarakat berhak mengetahui," katanya.

Firmansyah juga menyayangkan belum adanya tanggapan dari Pemerintah Provinsi Jambi maupun DPRD Provinsi Jambi atas surat permohonan informasi yang telah disampaikan organisasinya.

Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Apabila permohonan tersebut tetap tidak mendapatkan tanggapan, YLBH Firman Keadilan menyatakan akan menempuh sejumlah mekanisme hukum dan administrasi. Langkah tersebut meliputi pengajuan keberatan kepada atasan PPID, penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi Provinsi Jambi, hingga pelaporan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman sesuai kewenangannya.

"Kami tidak bermaksud menghambat kerja sama antarlembaga. Namun, jangan sampai aset yang dibangun dari uang rakyat berpindah tangan tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban," tegasnya.

Firmansyah menegaskan, Gubernur Jambi harus mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengalihan aset daerah. Menurutnya, aset pemerintah merupakan kekayaan publik yang pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Aset daerah bukan milik pribadi pejabat. Gubernur adalah pengelola, bukan pemilik. Karena itu, setiap pengalihan aset harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat," pungkasnya.(**)




Berita Terkait

Anak Tewas di Kolam Retensi JBC, YLBH Firman Keadilan Desak Polda Jambi Usut Dugaan Kelalaian

ARUNGNEWS.COM,JAMBI- Kematian seorang anak akibat tenggelam di kolam retensi kawasan Jambi Business Center (JBC), Kota J...

Polda Akui Hibah Gedung Dinsos Masih Penjajakan, YLBH Firman Keadilan Desak Gubernur Jambi Kaji Ulang

ARUNGNEWS.COM,JAMBI-Rencana hibah tanah dan bangunan milik Dinas Sosial Provinsi Jambi yang berlokasi di Jalan Jenderal ...

HIBAH ASET PEMPROV JAMBI: POLDA MASIH PENJAJAKAN, GUBERNUR WAJIB KAJI ULANG

Oleh: Firmansyah, S.H., M.H., Praktisi Hukum dan Founder YLBH Firman Keadilan RENCANA hibah tanah dan bangunan Dinas So...

Fasilitas Kapal Roro KMP Satria Pratama Dikeluhkan, Keselamatan Penumpang Jadi Sorotan

ARUNGNEWS.COM,KUALATUNGKAL-Kondisi fasilitas dan kelayakan operasional kapal penyeberangan Roro KMP Satria Pratama pada ...

KOLAM MAUT DI JBC: PEMILIK KAWASAN TIDAK BOLEH CUCI TANGAN

Oleh: Firmansyah, S.H., M.H., Advokat; Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Firman Keadilan. SEORANG anak berusia 8 tahu...

MUNDUR BUKAN PINTU DARURAT: PEJABAT NEGARA TETAP HARUS BERTANGGUNG JAWAB

Oleh: Firmansyah, S.H., M.H.Advokat; Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Firman Keadilan PENGUNDURAN diri Wakil ...

Tragis! Bocah 8 Tahun Tenggelam di Kolam Retensi JBC Jambi, Nyawanya Tak Tertolong

ARUNGNEWS.COM,JAMBI-Tragedi menimpa seorang bocah perempuan berusia 8 tahun yang tenggelam di kolam retensi kawasan Jamb...

Jambi Peringkat Kedua Nasional, 270 Ribu Warganya Tercatat sebagai Pemain Judi Online

ARUNGNEWS.COM, JAMBI-Provinsi Jambi masuk dalam daftar daerah dengan persentase pemain judi online (judol) tertinggi di ...

Yusril Ungkap Mekanisme Jika Gibran Mundur, Prabowo Diminta Ajukan Dua Nama Calon Wapres ke MPR

ARUNGNEWS.COM,JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril ...

Breaking News: Wapres Gibran Ajukan Pengunduran Diri kepada Prabowo

ARUNGNEWS.COM,JAKARTA-Kabar mengejutkan datang dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Presiden Gibran Rakabu...