Kota Jambi Raih WTP ke-10 Berturut-turut, BPK Beri Sejumlah Catatan

ARUNGNEWS.COM,KOTAJAMBI – Pemerintah Kota Jambi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-10 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan Pemerintah Kota Jambi.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, kepada Wali Kota Jambi Maulana yang didampingi Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Selasa (2/6/2026).

Raihan tersebut sekaligus menjadi WTP kedua pada masa kepemimpinan Wali Kota Maulana dan Wakil Wali Kota Diza. Momentum itu juga berlangsung menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625.

Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menyebut keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak terlepas dari kerja sama seluruh perangkat daerah, dukungan DPRD Kota Jambi, serta komitmen bersama dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Alhamdulillah, Kota Jambi kembali memperoleh opini WTP dari BPK. Ini merupakan WTP ke-10 secara berturut-turut. Tentu capaian ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Maulana.

Menurut Maulana, opini WTP tidak sekadar menjadi pencapaian administratif. Predikat tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang berlandaskan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Namun, di balik capaian tersebut, BPK masih memberikan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Muhamad Toha Arafat menegaskan, opini WTP tidak berarti seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sempurna tanpa kekurangan.

Hasil pemeriksaan masih menemukan sejumlah kelemahan yang berkaitan dengan efektivitas sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa catatan BPK di antaranya pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi yang belum optimal. Selain itu, perencanaan dan pelaksanaan APBD dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan potensi pendapatan serta kemampuan keuangan daerah secara maksimal.

BPK juga menyoroti penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang masih membutuhkan penyempurnaan.

Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan pula sejumlah persoalan administratif dan teknis. Di antaranya pembayaran tagihan telepon pada beberapa perangkat daerah yang belum sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran honorarium pengelola keuangan dan pengurus barang milik daerah, serta pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang masih perlu dibenahi.

Catatan lainnya menyangkut belanja barang dan jasa yang belum dapat dipertanggungjawabkan sesuai kondisi sebenarnya, pembayaran gaji dan tunjangan yang tidak sesuai ketentuan, serta pelaksanaan pekerjaan secara swakelola yang belum sepenuhnya memenuhi aturan.

BPK juga menemukan kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada sejumlah proyek infrastruktur.

Muhamad Toha Arafat meminta seluruh temuan tersebut segera ditindaklanjuti Pemerintah Kota Jambi sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan.

Menurutnya, opini WTP tidak seharusnya dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan bagian dari proses perbaikan berkelanjutan untuk membangun tata kelola keuangan daerah yang semakin baik.

“Opini WTP merupakan bentuk penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah mampu menindaklanjuti setiap rekomendasi sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi catatan tersebut, Wali Kota Maulana memastikan seluruh rekomendasi BPK akan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Jambi.

Ia meminta setiap perangkat daerah segera melakukan perbaikan dan menyelesaikan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

“Insya Allah seluruh rekomendasi dari BPK akan kami tindak lanjuti. Temuan dan catatan yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Maulana.

Ke depan, Pemerintah Kota Jambi berkomitmen memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, serta memastikan penggunaan anggaran berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Raihan WTP ke-10 berturut-turut menjadi catatan atas konsistensi Pemerintah Kota Jambi dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan. Di sisi lain, berbagai temuan dan rekomendasi BPK menjadi pekerjaan yang harus segera ditindaklanjuti agar perbaikan tata kelola pemerintahan terus berjalan dan manfaat pengelolaan anggaran semakin dirasakan masyarakat.(**)