Pertemuan Tak Terlaksana, Ormas Nilai Kadishub Jambi Kurang Responsif

ARUNGNEWS.COM,JAMBI- Pertemuan antara Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jambi dengan organisasi masyarakat Masyarakat Peduli Lalu Lintas Batu Bara (MPLLBB) yang dijadwalkan pada Kamis, 4 Juni 2026, tidak terlaksana. Ketidakhadiran Kepala Dishub Provinsi Jambi, Jhon Eka Powa, tanpa penjelasan resmi memicu kekecewaan dari pihak organisasi.

Agenda yang direncanakan berlangsung pukul 09.00 WIB di Kantor Dishub Provinsi Jambi itu sebelumnya telah disepakati bersama. Bahkan, sehari sebelum pelaksanaan, pihak MPLLBB mengaku telah melakukan konfirmasi kepada ajudan Kadishub berinisial BW dan mendapatkan kepastian bahwa pertemuan tetap berjalan sesuai jadwal.

Menurut pengurus MPLLBB, agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang berlangsung pada Senin, 31 Mei 2026, saat jamuan malam delegasi pengakap Malaysia.
Namun, hingga waktu yang ditentukan, Kadishub tidak hadir dan tidak memberikan keterangan terkait pembatalan maupun penundaan agenda tersebut. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk kurangnya respons terhadap aspirasi masyarakat.

Ketua MPLLBB menyatakan bahwa kehadiran pihaknya dalam pertemuan tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi masyarakat yang terdampak aktivitas angkutan batu bara di Provinsi Jambi.
“Kami hadir membawa kepentingan masyarakat, bukan pribadi. Ketika agenda yang telah disepakati tidak terlaksana tanpa penjelasan, tentu hal ini menimbulkan pertanyaan terkait keseriusan pemerintah dalam mendengar aspirasi publik,” ujarnya.

Ia menambahkan, persoalan tersebut bukan sekadar batalnya pertemuan, melainkan menyangkut komitmen dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, sejumlah unsur MPLLBB, mulai dari Ketua Umum, penasihat, hingga penasihat hukum organisasi, telah hadir di lokasi.

Namun, pertemuan yang diharapkan menjadi ruang dialog justru berujung kekecewaan.
MPLLBB juga menyoroti pentingnya etika komunikasi dalam pelayanan publik. Seorang pejabat, menurut mereka, seharusnya dapat menjaga komitmen serta memberikan informasi apabila terjadi perubahan agenda.

Ketidakterlaksanaan pertemuan ini memunculkan penilaian bahwa organisasi masyarakat belum sepenuhnya dipandang sebagai mitra strategis dalam penyelesaian persoalan daerah.
Sebagai diketahui, isu angkutan batu bara di Jambi menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan, kerusakan infrastruktur, serta dampak ekonomi. Oleh karena itu, ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat dinilai penting untuk mencari solusi bersama.(**)