Juknis BOSDA 2026 Ditetapkan, Pemprov Papua Tengah Perkuat Sekolah Gratis

ARUNGNEWS.COM,PAPUATENGAH-Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan petunjuk teknis (juknis) pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun anggaran 2026 sebagai upaya memperkuat pelaksanaan program pendidikan gratis.

Penetapan juknis tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Nomor 400.3/67/DPK-PPT/SK/IV/2026. Aturan ini mencakup pengelolaan dana BOSDA untuk jenjang SMP, SMA, SMK, SLB, hingga asrama pendidikan.

Kebijakan ini menjadi landasan utama dalam pembiayaan program pendidikan gratis, yang bertujuan memperluas akses pendidikan serta meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Selain itu, penetapan juknis BOSDA merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua.

Pemprov Papua Tengah menegaskan komitmennya dalam memprioritaskan sektor pendidikan dengan memastikan seluruh anak usia sekolah dapat memperoleh layanan pendidikan tanpa dipungut biaya. Program BOSDA juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana BOSDA diwajibkan dilakukan secara tepat sasaran, efisien, transparan, dan akuntabel. Juknis ini sekaligus menjadi pedoman resmi bagi seluruh sekolah penerima dana di wilayah Papua Tengah.

Seluruh pembiayaan program tersebut dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah tahun anggaran 2026.

Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah berharap tidak ada lagi anak yang terhambat mengakses pendidikan karena keterbatasan biaya, sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia di Papua Tengah.(**)