OJK Perkuat Komitmen Keuangan Berkelanjutan di Forum Global LCAW 2026

ARUNGNEWS.COM,JAMBI-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam memperkuat keuangan berkelanjutan dan pengembangan bursa karbon pada forum internasional London Climate Action Week (LCAW) 2026 yang berlangsung pada 22–25 Juni 2026 di London, Inggris.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa sektor jasa keuangan memiliki peran strategis dalam mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam sistem keuangan berkelanjutan global.

“Keuangan berkelanjutan dan pembiayaan transisi tidak boleh berhenti sebagai kerangka kebijakan, tetapi harus menjadi mekanisme pasar yang kredibel dan berdampak nyata,” ujar Friderica dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Partisipasi OJK dalam LCAW 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan risiko keuangan terkait perubahan iklim serta membangun ekosistem pasar karbon melalui kolaborasi internasional dan adopsi praktik terbaik global.

Forum tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup M. Jumhur Hidayat, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono, serta para duta besar dan perwakilan Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon.

Dalam rangkaian kegiatan, Friderica mengikuti sejumlah forum internasional, seperti The Net Zero Delivery Summit, diskusi bersama Centre for Economic Transition Expertise (CETEx) London School of Economics and Political Science (LSE), Indonesia Climate Leadership Luncheon, Southeast Asia Climate Action Forum, hingga pertemuan bilateral dengan berbagai lembaga global.

Menurut Friderica, tantangan utama Indonesia tidak hanya terkait ketersediaan modal, tetapi juga memastikan pembiayaan mengalir ke proyek-proyek yang layak dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian.

Ia menegaskan bahwa pembiayaan transisi menjadi agenda strategis bagi Indonesia sebagai negara berkembang dan anggota G20 yang tetap harus menjaga pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat industrialisasi di tengah komitmen mencapai net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.

Dalam forum The Net Zero Delivery Summit, OJK menekankan pentingnya mengarahkan pembiayaan transisi pada sektor-sektor beremisi tinggi seperti energi, manufaktur, transportasi, pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan agar dapat bertransformasi secara bertahap menuju rendah karbon.

Untuk mendukung hal tersebut, OJK terus memperkuat kebijakan melalui pengembangan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), peningkatan standar pelaporan keberlanjutan, penerapan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), serta penyusunan panduan pembiayaan dan rencana transisi.

Selain itu, OJK tengah menyiapkan revisi regulasi terkait penerapan keuangan berkelanjutan bagi pelaku usaha sektor keuangan, emiten, dan perusahaan publik yang ditargetkan terbit pada tahun ini.

OJK juga memperkenalkan inisiatif pembiayaan inovatif melalui platform Satu Karsa yang mengusung skema blended finance untuk mendukung proyek karbon berbasis alam, seperti reforestasi, agroforestri, dan pemulihan lahan kritis, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, OJK menegaskan pentingnya integritas pasar karbon sebagai bagian dari implementasi Nilai Ekonomi Karbon Indonesia. Melalui pengawasan perdagangan karbon di bursa, OJK memastikan tata kelola, transparansi, dan perlindungan investor tetap terjaga.

Sejak diluncurkan pada 2023, Bursa Karbon Indonesia telah mencatat transaksi sekitar dua juta ton CO₂ ekuivalen dengan nilai lebih dari Rp93 miliar, yang menunjukkan meningkatnya minat pasar terhadap perdagangan karbon nasional.

“Pasar karbon hanya akan dipercaya jika unit yang diperdagangkan terukur, tercatat, dan memiliki integritas tinggi. Karena itu, kualitas data dan tata kelola menjadi kunci utama,” kata Friderica.

Selain itu, OJK juga memperkuat kerja sama internasional melalui sejumlah pertemuan bilateral dengan mitra global guna membahas pengembangan keuangan berkelanjutan, pengawasan risiko iklim, serta penguatan stabilitas sistem keuangan.

OJK memandang kolaborasi global penting untuk memastikan standar internasional dapat diterapkan secara adil, khususnya bagi negara berkembang, sekaligus membuka akses pembiayaan jangka panjang dan peningkatan kapasitas regulator serta pelaku pasar.

Melalui langkah tersebut, OJK berkomitmen menjadikan sektor jasa keuangan sebagai katalis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.(**)