Retorika Antikorupsi Gubernur Jambi Tuai Kritik: Pengamat Nilai Hanya Jadi Slogan Tanpa Tindakan

ARUNGNEWS.COM,JAMBI- Peringatan keras Gubernur Jambi kepada seluruh pejabat dan ASN dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bersama perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kritik tajam. Meski Gubernur menegaskan tidak akan menoleransi praktik korupsi, mark up proyek, maupun permainan anggaran, sejumlah pihak menilai pernyataan tersebut berpotensi menjadi sekadar retorika jika tidak diikuti langkah konkret.

Pengamat ekonomi dan kebijakan publik di Jambi, Dr. Noviardi Ferzi, mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan kepemimpinan yang berintegritas, bukan sekadar pidato antikorupsi di forum resmi.

“Gubernur jangan hanya beretorika atau berlindung di balik kehadiran KPK. Warning dari KPK harus menjadi momentum untuk tindakan konkret, bukan pengulangan pesan moral setiap tahun,” ujarnya.

Noviardi menilai berbagai dugaan kejanggalan proyek yang belakangan ramai disorot publik menunjukkan adanya persoalan struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan imbauan moral. Perubahan, kata dia, harus dimulai dari pucuk pimpinan, termasuk keberanian membersihkan jajaran tanpa pandang bulu baik orang dekat, pejabat favorit, maupun kelompok yang selama ini dianggap kebal sanksi.

Ia menyoroti pola proyek swakelola yang muncul mendadak, pengadaan akhir tahun, hingga penunjukan pihak tertentu yang kerap dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, situasi tersebut tidak mungkin terjadi tanpa kelemahan kontrol di tingkat pimpinan.

“Audit terbuka, evaluasi menyeluruh proyek strategis, penggantian pejabat yang tidak kredibel, dan pelibatan penuh aparat penegak hukum itu ukuran keseriusan. Jika tidak dilakukan, publik akan melihat peringatan gubernur hanya sebagai seremoni,” tegasnya.

Noviardi juga mengingatkan bahwa kehadiran KPK dalam agenda tersebut seharusnya menjadi alarm perubahan tata kelola, bukan sekadar atribut acara. “KPK bukan tamu kehormatan untuk seremoni. Kehadiran mereka adalah sinyal keras bahwa tata kelola harus diperbaiki,” katanya.

Ia menambahkan, masyarakat Jambi kini jauh lebih kritis dan tidak lagi puas dengan pernyataan antikorupsi yang disampaikan dalam forum resmi. Publik menunggu tindakan yang bisa diverifikasi, termasuk audit terbuka, pencopotan pejabat yang terlibat permainan proyek, hingga penyerahan kasus ke aparat penegak hukum.

“Kepercayaan publik itu mahal. Sekali hilang karena inkonsistensi, sulit dikembalikan,” pungkas Noviardi.

Sejumlah kalangan juga menilai peringatan Gubernur tidak lebih dari formalitas rutin, sementara dugaan praktik-praktik bermasalah justru semakin tampak di sejumlah proyek strategis di Provinsi Jambi.(ros)