Jambi Peringkat Kedua Nasional, 270 Ribu Warganya Tercatat sebagai Pemain Judi Online

ARUNGNEWS.COM, JAMBI-Provinsi Jambi masuk dalam daftar daerah dengan persentase pemain judi online (judol) tertinggi di Indonesia sepanjang 2025. Berdasarkan data yang ditampilkan akun Goodstats.id dan Jabarstats, Jambi menempati peringkat kedua dengan persentase mencapai 7,19 persen atau sebanyak 270.977 pemain.

Angka tersebut menempatkan Jambi tepat di bawah Sumatera Selatan (Sumsel) yang berada di posisi pertama dengan persentase 7,23 persen dan jumlah pemain mencapai 645.228 orang.

Sementara itu, posisi ketiga ditempati Riau dengan persentase 6,37 persen atau 434.044 pemain. Berikutnya Sumatera Barat berada di urutan keempat dengan 6,29 persen atau 372.209 pemain, disusul Kalimantan Tengah sebesar 6,17 persen dengan 175.483 pemain.

Lampung menempati posisi keenam dengan persentase 5,79 persen atau 551.793 pemain. Selanjutnya, Jawa Barat berada di urutan ketujuh dengan 5,77 persen atau 2.927.602 pemain, disusul Jakarta sebesar 5,63 persen dengan 601.121 pemain.

Banten berada di posisi kesembilan dengan persentase 5,59 persen atau 700.951 pemain. Kemudian Bengkulu mencatat 5,30 persen atau 113.288 pemain, Kalimantan Barat 5,23 persen atau 301.483 pemain, serta Sumatera Utara sebesar 5,22 persen atau 824.769 pemain.

Adapun Aceh berada di posisi ke-13 dengan persentase 4,86 persen atau 273.704 pemain. Kepulauan Bangka Belitung mencatat 4,73 persen atau 73.340 pemain, sedangkan Kalimantan Selatan berada di posisi ke-15 dengan 4,72 persen atau 203.991 pemain.

Data yang dicantumkan dalam infografis tersebut bersumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Tingginya persentase pemain judi online di Jambi menjadi perhatian serius. Dengan jumlah yang mencapai 270.977 orang, fenomena ini menunjukkan bahwa praktik perjudian daring menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama.

Upaya pencegahan dan pemberantasan judi online membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat.(**)