MEEPAGO.COM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mewajibkan setiap perangkat daerah setempat wajib mengalokasikan 90 persen pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kontrak untuk Orang Asli Papua (OAP), kemudian 10 persen bagi non OAP.
"Dengan menerapkan sistem kuota 90 persen untuk OAP diharapkan semakin banyak masyarakat asli Papua yang mendapatkan kesempatan bekerja di pemerintahan daerah," kata Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam siaran pers kepada media meepago.com.
Menurut Nawipa, pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 800.1/146-2/SET terkait pengelolaan pegawai Non-ASN/Kontrak di lingkungan Pemprov Papua Tengah untuk 2025.
"Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib mengalokasikan 90 persen pegawai Non-ASN/Kontrak untuk Orang Asli Papua (OAP) dan 10 persen bagi non-OAP," ujarnya.
Dia menjelaskan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat asli Papua dalam sektor pemerintahan daerah selain itu bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang tenaga pegawai non ASN/Kontrak dan pembayaran upah hanya dapat dilakukan hingga Maret 2025.
"Kemudian harus dilakukan revisi jumlah pegawai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan," katanya lagi.
Dia menambahkan sementara bagi perangkat daerah yang belum mengeluarkan SK Gubernur terkait tenaga non ASN/Kontrak diwajibkan untuk menyusun SK yang mengacu pada aturan tersebut.
"Kebijakan ini diambil dalam rangka optimalisasi pengelolaan tenaga kerja non ASN di Papua Tengah serta meningkatkan partisipasi masyarakat asli dalam pemerintahan," ujarnya.
Dia mengatakan surat edaran ini menjadi pedoman bagi seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mengelola pegawai Non-ASN/Kontrak ke depan.
"Keputusan Gubernur Papua Tengah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua melalui kebijakan afirmatif di sektor ketenagakerjaan," kata Nawipa.(***)
ARUNGNEWS.COM,PAPUATENGAH- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah resmi menjalin kerja sama di bidang hukum den...
ARUNGNEWS.COM,PAPUATENGAH- Enam gubernur dari wilayah Tanah Papua berkumpul di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Teng...
ARUNGNEWS.COM,PAPUATENGAH- Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini mendorong percepatan pembangunan Markas Kom...
ARUNGNEWS.COM,NABIRE- Aksi unjuk rasa yang digelar Front Rakyat Bergerak di halaman Kantor DPRP Papua Tengah, Selas...
ARUNGNEWS.COM,PAPUATENGAH- Pemerintah Provinsi Papua Tengah meluncurkan program bayi tabung gratis sebagai upaya menjaga...
ARUNGNEWS.COM,PAPUATENGAH- Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar forum evaluasi terbuka bertajuk talkshow satu tahu...
MEEPAGO.COM-PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, terus menunjukkan komitmenn...
MEEPAGO.COM-Ribuan umat Muslim di Kabupaten Mimika tumpah ruah ke jalan untuk mengikuti Pawai Takbir Keliling Kota Timik...
MEEPAGO.COM-Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa memberikan apresiasi kepada Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme...
MEEPAGO.COM-Gubernur Papua Tengah, Meki Frits Nawipa mengungkapkan bahwa di masa pemerintahannya tidak akan ada prosesi ...