Pemprov Papua Tengah, Kejati, dan Polda Sepakati Komitmen Bersama Tangani Pengaduan Pemerintahan Daerah

ARUNGNEWS.COM,PAPUATENGAH-Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Polda Papua Tengah menandatangani komitmen bersama dalam penanganan laporan dan pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penandatanganan dilakukan di Aula Gubernur Papua Tengah, Rabu (24/7/2025), sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Sosialisasi Program Jaga Desa.

Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2023 yang mendorong keterlibatan aktif aparat penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat desa.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab semua pihak. Komitmen ini memperkuat sistem pengawasan agar potensi penyimpangan bisa dicegah sejak awal,” ujarnya.

Meki juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam gerakan antikorupsi dengan memahami hukum dan berani melaporkan penyalahgunaan dana publik. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat hukum. Budaya takut korupsi harus ditanamkan dalam kehidupan masyarakat,” tambahnya.

Dalam komitmen tersebut, seluruh pihak sepakat untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara cepat dan profesional. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga keuangan negara sekaligus memperkuat pemerintahan yang bersih dan berintegritas.(***)