Serapan APBD Papua Tengah Belum Merata, OPD Diminta Percepat Realisasi Program

ARUNGNEWS.COM,NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat pengendalian program dan kegiatan menyusul realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semester I Tahun Anggaran 2026 yang masih berada pada kisaran 33,7 hingga 43 persen.Capaian tersebut menjadi perhatian Pemprov Papua Tengah karena penyerapan anggaran di masing-masing OPD belum menunjukkan hasil yang merata.

Kondisi ini dinilai perlu segera dievaluasi sebagai bahan persiapan penyusunan APBD Perubahan 2026 maupun APBD Induk 2027.Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Tengah, Dr. Silwanus Sumule, kepada awak media seusai mengikuti Monitoring Meja Semester I Tahun Anggaran 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di LPP RRI Nabire, Kamis (13/8/2026).

Silwanus mengatakan, secara keseluruhan realisasi APBD Papua Tengah telah mencapai sekitar 43 persen. Namun, angka tersebut belum mencerminkan kondisi seluruh perangkat daerah.Menurutnya, terdapat OPD yang telah merealisasikan anggaran lebih dari 50 persen, sementara sejumlah OPD lainnya masih berada di bawah 33 persen.“Secara provinsi sudah mencapai 43 persen. Tetapi masih ada perangkat daerah yang sudah di atas 50 persen dan ada juga yang masih di bawah 33 persen. Ini yang harus kita lihat dan kita kawal bersama,” kata Silwanus.

Ia meminta setiap pimpinan OPD melakukan pengendalian terhadap program dan kegiatan secara berkala. Progres pekerjaan juga harus diukur sejak awal agar berbagai potensi hambatan dapat diketahui dan ditangani sebelum memasuki akhir tahun anggaran.Silwanus menegaskan, terdapat tiga kelompok program yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Ketiganya yakni program prioritas Gubernur Papua Tengah, program pemerintah pusat melalui Asta Cita, serta berbagai program inovasi daerah.

Ketiga kelompok program tersebut diharapkan dapat direalisasikan secara optimal sehingga memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan pelaksanaan program pada tahun-tahun sebelumnya.Selain serapan APBD, pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) juga menjadi perhatian Pemprov Papua Tengah. Silwanus meminta setiap tambahan maupun penyesuaian dana Otsus segera didistribusikan dan dikelola sesuai ketentuan.

Langkah tersebut dinilai penting agar pengelolaan dana Otsus tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan program maupun proses perencanaan anggaran pada tahun berikutnya.Ia menjelaskan, evaluasi pemerintah pusat tidak hanya melihat besarnya serapan anggaran. Kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran juga menjadi bagian penting dalam penilaian.Karena itu, seluruh OPD didorong memperkuat koordinasi, pengendalian, serta pelaporan.

Anggaran yang telah dialokasikan diharapkan dapat direalisasikan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Tengah.“Keberhasilan kita di provinsi ini adalah keberhasilan bersama. Ada yang sudah berlari cepat, ada yang masih tertinggal. Tugas kita adalah memastikan semuanya bergerak bersama-sama,” pungkasnya.(**)